SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau Jigus, menginstruksikan seluruh camat di Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan pemetaan persoalan sampah, penerangan jalan umum (PJU), rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga jaringan gas rumah tangga. Pemetaan ini menjadi dasar percepatan pelaksanaan program Pemkab Cirebon.
Arahan tersebut disampaikan Jigus saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (1/7/2026).
Menurut Jigus, penanganan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, setiap camat wajib memiliki data riil di wilayahnya, mulai dari titik sampah liar, fasilitas pengelolaan sampah, hingga desa yang telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kami minta Bapak dan Ibu Camat melakukan pemetaan. Jangan sampai nanti terjadi lagi sampah liar. Sampaikan posisi titik sampah liar di wilayah masing-masing kepada Dinas Lingkungan Hidup agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Jigus.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 40 hingga 50 titik sampah liar di Kabupaten Cirebon. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah setelah seluruh kecamatan melakukan pendataan. Sementara itu, produksi sampah di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 1.200 ton per hari.
Selain titik sampah liar, Jigus juga meminta camat mendata keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta desa yang sudah menandatangani nota kesepahaman pengelolaan sampah dengan DLH.
Ia mendorong camat memanfaatkan potensi perusahaan di wilayahnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan sarana pengelolaan sampah, terutama di kawasan yang masih memiliki titik pembuangan liar.
“Kalau camat mengetahui potensi perusahaan di wilayahnya, ajak berkolaborasi. Presentasikan kebutuhannya, sehingga CSR bisa membantu penyelesaian persoalan sampah,” katanya.
Selain sampah, Jigus juga meminta camat melakukan pemetaan kondisi PJU sesuai kewenangan jalan kabupaten, provinsi, pusat, maupun desa. Pendataan juga dilakukan terhadap rutilahu yang saat ini tercatat sekitar 12 ribu unit, serta pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai dasar penyusunan program pembangunan.
Optimalkan Program Kampung Bersih
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan Program Kampung Bersih dengan mengaktifkan kembali TPS3R yang belum beroperasi serta memperkuat pengelolaan sampah di tingkat desa.
“Kami ingin mendorong Program Kampung Bersih yang sudah dicanangkan Pemkab Cirebon agar dapat berjalan lebih optimal. Karena itu perlu kehadiran dan dukungan semua pihak, termasuk camat dan pemerintah desa,” kata Hendra.
Hendra menyebut sejumlah TPS3R yang telah dibangun masih belum beroperasi, termasuk satu dari tiga TPS3R di Kecamatan Susukanlebak. Selain itu, beberapa wilayah seperti Ciwaringin, Gempol, Kapetakan, Suranenggala, dan Susukan masih memiliki volume sampah liar yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih intensif.
“Jangan selalu menunggu anggaran pemerintah. Manfaatkan potensi wilayah yang ada untuk mendukung program penanganan sampah, sehingga ada ikhtiar dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan,” pungkasnya.
(Ags)
