SAMBI RAMPAS,||Reses di pelataran Masjid Nurul Baraqah Pota, anggota DPRD Provinsi NTT, Junaidin, menyerap empat aspirasi utama warga saat reses masa sidang III, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan raya, krisis air bersih, anjloknya harga bawang, hingga abrasi pantai, 27 Juni 2026
Suasana reses berlangsung terbuka, dengan dialog dua arah antara masyarakat yang dimulai usai solat dzuhur
Kegiatan ini menjadi ruang bagi Junaidin menyampaikan secara terbuka tentang kondisi yang dialami oleh anggota DPRD Provinsi NTT, mulai dari ketiadaan Dana Pokir (Pokok Pikiran) Anggota Dewan. Junaidin menjelaskan, mengapa anggota DPRD saat ini jarang membawa bantuan fisik langsung ke masyarakat. Beliau membandingkannya dengan periode sebelum beliau dilantik, dimana saat itu setiap anggota dewan mendapatkan alokasi Dana Pokir minimal Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per orang untuk disalurkan menjadi bantuan traktor, mesin, atau bantuan rumah ibadah.
Untuk saat ini, selama hampir 2 tahun Pak Junaidin menjabat, anggaran Dana Pokir untuk anggota DPRD Provinsi NTT bernilai Rp0 alias tidak ada, karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, beliau menegaskan kepada timnya untuk tidak sembarangan mengumbar janji bantuan kepada masyarakat.
“Dengan tidak adanya dana Pokir anggota Dewan saat ini, sudah sangat jarang anggota DPRD memberi bantuan berupa fisik langsung ke masyarakat, karena keterbatasan anggaran daerah saat ini, saya juga memberikan bantuan uang tunai 10 juta untuk Masjid Nurul Baraqah Pota” ucap Junaidin Anggota DPRD Provinsi NTT
Di akhir sesi, Pak Junaidin menyampaikan bahwa meskipun kondisi anggaran sedang sulit, beliau sebagai wakil rakyat akan tetap berjuang menyampaikan aspirasi dan meminta masukan, pertanyaan, serta tanggapan dari warga yang hadir dalam forum diskusi tersebut.
Dalam kesempatan reses tersebut, Bapak Sirajudin, S. Sos yang diamanatkan sebagai Ketua DPC PSI Sambi Rampas sekaligus mewakili masyarakat Pota, beliau menitipkan beberapa persoalan krusial di wilayah Sambi Rampas kepada Junaisdin Mahasan Anggota DPRD Provinsi NTT Ketua Fraksi PSI untuk diperjuangkan, diantaranya;
Infrastruktur Jalan Raya, perlunya perbaikan yang menghubungkan Reo-Pota, yang saat ini kondisinya membutuhkan penanganan (tambal sulam). Air Minum Bersih, adanya masalah krisis air bersih di mana air sering tidak mengalir (bahkan bisa sebulan sekali atau sempat tidak keluar selama beberapa tahun).
Pemasaran Hasil Bumi, masalah ketidakstabilan harga komoditas lokal (seperti bawang) yang harganya anjlok dari Rp30.000 menjadi belasan ribu. Diharapkan kehadiran Koperasi Merah Putih kedepan bisa menjembatani masalah pemasaran ini.
Masalah abrasi yang parah di wilayah pesisir pantai. Beliau menyebutkan sudah ada 3 sampai 4 rumah warga yang terkikis oleh air laut yang bergerak maju sekitar 200 meter ke daratan. Tanggul penahan yang dibangun pada tahun 2017 (tanggul bronjong) dinilai tidak bertahan lama, sehingga diperlukan pembangunan tembok penahan yang lebih kokoh melalui dana APBD/APBN.
“Ada beberapa persoalan saat ini yang dialami oleh kami masyarakat pesisir wilayah Sambi Rampas, yakni, infrastruktur jalan raya, pemasaran hasil bumi (bawang merah) yang harganya sangat anjlok” jelas Sirajuddin Ketua DPC PSI Sambi Rampas
(Tim s)
