KAB. TASIKMALAYA, || Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, menuai sorotan setelah salah satu dapur penyedia layanan disebut tidak beroperasi selama hampir dua bulan.
Akibatnya, sejumlah penerima manfaat di tiga desa dikabarkan tidak lagi menerima distribusi makanan bergizi gratis.
Ketua Advokasi Mahasiswa Tasik Timur, Dina Diana Ginanjar, mengatakan dapur MBG tersebut diduga berhenti beroperasi sejak 25 Maret 2026 hingga 19 Mei 2026. Dampaknya dirasakan masyarakat di Desa Cinunjang, seluruh wilayah Desa Giriwangi, dan Desa Malatisuka yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program.
“Anak-anak yang sebelumnya menerima manfaat program negara kini harus menanggung akibat dari buruknya tata kelola dan lemahnya tanggung jawab pihak terkait,” ujar Dina dalam keterangannya, kepada media ini. Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, gizi, dan pendidikan generasi muda Indonesia. Karena itu, ia menilai penghentian operasional dapur tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata.
Dina menyoroti lemahnya pengawasan dan respons dari pihak terkait, mulai dari Korcam SPPI hingga Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tasikmalaya.
Ia mempertanyakan tidak adanya langkah alternatif, seperti pengalihan distribusi ke dapur lain yang masih beroperasi, agar hak penerima manfaat tetap terpenuhi.
“Jika benar program ini menjadi prioritas nasional, maka tidak boleh ada pembiaran terhadap dapur yang gagal menjalankan tugasnya. Evaluasi total harus dilakukan,” katanya.
Ia juga meminta BGN mengambil langkah tegas terhadap dapur yang dinilai tidak mampu menjalankan operasional, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak pengawas di tingkat kecamatan.
Di sisi lain, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak Korcam SPPI maupun BGN Kabupaten Tasikmalaya terkait penyebab tidak beroperasinya dapur MBG tersebut dan langkah penanganan yang akan dilakukan.
Dina menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan itu karena menyangkut hak masyarakat sekaligus kredibilitas program nasional pemerintah.
“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa justru runtuh di tingkat bawah karena kelalaian dan minimnya tanggung jawab,” pungkasnya.
(R**)
