KUPANG, || Perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tak lagi hanya fokus pada kuliah dan ujian. Kini, mereka diajak turun tangan langsung membantu pemerintah daerah menangani dua masalah besar: stunting dan kemiskinan ekstrem.
Ajakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Terpadu yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV di Hotel Harper Kupang, Selasa (5/5/2026). Acara yang dihadiri 57 perguruan tinggi swasta (PTS), perwakilan PTN, serta sembilan kepala daerah ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara kampus, pemda, dan mitra strategis demi percepatan pembangunan di NTT.
“Fokusnya mendorong peran perguruan tinggi yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Kepala LLDikti Wilayah XV, Prof. Adrianus Amheka. “Khususnya lewat program KKN tematik Gentaskin gerakan nasional penanggulangan stunting dan kemiskinan.”
Sebagai wujud komitmen, acara dibuka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara LLDikti dan sejumlah pemerintah kabupaten. Tiga kabupaten sudah lebih dulu meneken nota kesepahaman tahun lalu, dan hari ini sembilan daerah lain menyusul.
Menariknya, NTT memiliki potensi besar dari sisi pendidikan tinggi. Data LLDikti mencatat ada 57 PTS dengan total 79.003 mahasiswa dan 3.118 dosen aktif termasuk 18 guru besar. Sebarannya pun merata: Pulau Sumba menjadi pusat terbanyak dengan 20 PTS ditambah 3 PTN, sementara di Pulau Timor tersebar di Kupang, TTU, Belu, hingga TTS.
Pembukaan rakor sendiri berlangsung khidmat, ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala BRIN, Anggota DPR RI Komisi X Anita Gah, Gubernur NTT, dan Prof. Adrianus.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Diktisaintek Berdampak, yang menjadikan kampus bukan sekadar tempat belajar, tapi juga garda depan pembangunan daerah. Artinya, mahasiswa dan dosen kini tak cuma bicara teori tapi juga turun ke desa, membawa solusi nyata untuk rakyat.
(Ms)
