KUPANG, || Pemerintah Kota Kupang memulai tahapan perencanaan pembangunan Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Oebobo yang menekankan pendekatan berbasis kebutuhan warga dan penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM).
Forum yang berlangsung di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin (23/2), ini dihadiri oleh Wali Kota Kupang, Christian Widodo, bersama jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif dan Berkelanjutan”, Musrenbang tersebut menjadi instrumen strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif tata kelola pembangunan, forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan sektoral pemerintah.
Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang tidak sekadar forum seremonial, melainkan mekanisme formal dalam pendekatan bottom-up planning yang menentukan arah prioritas pembangunan. Ia memperkenalkan inovasi kebijakan berupa pagu indikatif sebesar Rp500 juta per kelurahan. Skema ini dialokasikan dalam bentuk paket program pembangunan yang setara nilai anggarannya, bukan dana tunai, dan tetap melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, desain kebijakan tersebut merupakan respons atas problem klasik dalam perencanaan daerah, yakni ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dan realisasi program. Dengan pagu indikatif, setiap kelurahan memiliki kepastian alokasi program dan ruang menentukan prioritas sesuai kebutuhan riil.
Secara komposisional, Pemerintah Kota Kupang menetapkan proporsi alokasi pembangunan sebesar 80 persen untuk sektor infrastruktur, 10 persen untuk sosial budaya, dan 10 persen untuk ekonomi. Skema ini mencerminkan orientasi pembangunan yang masih berfokus pada penyediaan sarana dasar, sembari tetap memberi ruang pada penguatan kohesi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dari sudut pandang perencanaan pembangunan partisipatif, kebijakan pagu indikatif dapat dipandang sebagai bentuk desentralisasi mikro dalam kerangka penganggaran daerah. Model ini mempertegas akuntabilitas dan kepastian program di tingkat kelurahan, sekaligus mendorong perencanaan yang lebih terukur dan implementatif.
Pelaksana Tugas Camat Oebobo, Zet Batmalo, menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan menyepakati program prioritas hasil Musrenbang kelurahan sebelum dibawa ke forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat kota. Proses ini memastikan adanya integrasi vertikal antara perencanaan di tingkat akar rumput dan arah kebijakan pembangunan Kota Kupang secara makro.
Partisipasi sekitar 100 peserta dari unsur DPRD daerah pemilihan Oebobo, perangkat daerah, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok disabilitas, unsur kesehatan, pendidikan, hingga sektor swasta menunjukkan pendekatan inklusif yang diadopsi dalam forum ini. Keterlibatan multi-aktor tersebut memperkuat legitimasi sosial terhadap program yang akan ditetapkan.
Secara konseptual, Musrenbang Kecamatan Oebobo Tahun 2027 mencerminkan upaya transformasi tata kelola perencanaan menuju model yang lebih partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan pembangunan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan konkret masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
(Desy)
