KAB. PANDEGLANG, || Sejumlah wali murid di Kecamatan Sukaresmi menyampaikan keluhan terkait kualitas Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SMP Negeri di wilayah tersebut. Aduan tersebut mendorong desakan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap Satuan Petugas Pemberi Gizi (SPPG) Dapur MBG di Desa Karyasari, Kabupaten Pandeglang.
Ketua Jurnalis Banten Bersatu, Kasman, menyebut banyaknya laporan dari para orang tua menjadi sinyal perlunya langkah cepat dari pihak terkait agar program MBG berjalan sesuai tujuannya. Ia menilai kualitas menu yang disajikan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Kasman, SPPG seharusnya memastikan menu yang disediakan sesuai standar gizi dan spesifikasi yang diwajibkan program. Namun dugaan adanya praktik yang mengarah pada kepentingan bisnis dalam penentuan menu dinilai berpotensi menurunkan kualitas makanan bagi siswa.
“Kami meminta pemerintah daerah segera turun melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya terkait dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar sesuai pagu dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” tegas Kasman.
Selain persoalan kualitas, Kasman juga menyoroti minimnya respons dari pihak SPPG Desa Karyasari yang dinilai kurang transparan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp disebut hanya dibaca tanpa balasan, menunjukkan rendahnya profesionalitas pelaksana program publik.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah wali murid yang menilai menu MBG cenderung monoton dan tidak bervariasi. Mereka bahkan menduga nilai bahan makanan yang disajikan setiap hari tidak mencapai Rp10.000 per ompreng, sehingga diragukan dapat memenuhi standar gizi ideal untuk siswa.
Para orang tua berharap pemerintah segera meninjau ulang pelaksanaan program MBG di wilayah Sukaresmi. Mereka mengingatkan bahwa tujuan utama program adalah memberikan asupan bergizi dan seimbang bagi pelajar sebagai penunjang proses belajar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Dapur MBG Desa Karyasari belum memberikan pernyataan resmi. Pemerintah daerah diminta memanggil seluruh pihak terkait guna melakukan klarifikasi dan memastikan pelaksanaan program MBG tetap sesuai aturan serta mengutamakan kepentingan siswa.
(Kamri s/Team)
