JAKARTA, || Menjelang Musyawarah Nasional (MUNAS) Himpunan Alumni IPB (HA-IPB) yang digelar pada 20–21 Desember 2025 di Bogor, perdebatan mengenai siapa yang layak menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal periode 2025–2030 mengemuka di berbagai platform komunikasi alumni. Beragam nama kandidat telah beredar di grup WhatsApp dan media sosial, sementara para bakal calon mulai melakukan sosialisasi dan mengunjungi pemilik suara di berbagai daerah.
Perhelatan lima tahunan ini tak bisa dilepaskan dari nuansa politik, karena tujuan utamanya adalah menentukan kepemimpinan tertinggi organisasi alumni. Politik dalam konteks ini tidak identik dengan partai atau jabatan publik, melainkan dinamika perebutan mandat untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Karena itu, budaya politik santun, etis, dan bermartabat perlu dijaga.
Penulis menekankan pentingnya menghindari kampanye hitam, fitnah, dan upaya saling menjatuhkan yang mencederai demokrasi. Praktik Machiavellian dan budaya politik primitif, termasuk manipulasi informasi atau “post-truth” yang memutarbalikkan fakta, disebut sebagai ancaman serius bagi integritas proses MUNAS.
Dalam perspektif Tri Dharma Perguruan Tinggi, HA-IPB merupakan bagian dari dharma pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, semua alumni IPB, tanpa memandang latar belakang profesi—akademisi, pengusaha, politisi, birokrat, aktivis, praktisi, maupun yang belum bekerja—memiliki hak yang sama untuk menjadi Ketum atau Sekjend, selama memenuhi syarat AD-ART organisasi.
Isu yang mempersoalkan latar belakang profesi seorang calon, termasuk sebagai politisi, dinilai tidak relevan dan kontraproduktif. Yang lebih penting adalah kemampuan mewujudkan visi, janji kampanye, serta memperkuat posisi tawar alumni dalam konteks ekonomi politik dan kelembagaan, baik nasional maupun internasional.
HA-IPB diharapkan mampu menjadi kekuatan kritis dalam isu pertanian dan tata kelola sumberdaya alam, serta menghadirkan gagasan berbasis institusi inklusif yang mendorong keadilan ekonomi, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan demokrasi bermartabat. Bukan justru menjadi legitimasi bagi institusi ekstraktif yang merugikan publik.
Contoh kepemimpinan alumni universitas lain menunjukkan bahwa tokoh politisi yang memimpin organisasi alumni bukan masalah. IA-ITB, Kagama UGM, IKA-Unhas, IKA-Unpad, dan IKA-Trisakti pernah dipimpin oleh tokoh nasional seperti Hatta Rajasa, Jusuf Kalla, Ganjar Pranowo, Ferry Juliantono, dan Amran Sulaiman, dan terbukti memperkuat reputasi kelembagaan mereka.
Karena itu, menggoreng isu calon tertentu hanya karena ia politisi dianggap tindakan tidak fair. Dengan mekanisme demokrasi deliberatif yang digunakan MUNAS HA-IPB, diharapkan proses berjalan objektif dan bermartabat. Tulisan ini menjadi refleksi kritis menuju pesta demokrasi alumni yang sehat, produktif, dan mencerdaskan. Selamat ber-MUNAS!
(Red**)
