JAKARTA || Rencana ambisius pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima, yang dianggarkan sangat mercusuar sebesar Rp1,2 Triliun dari APBN, kini menuai kritik tajam dan desakan untuk oleh sekelompok pemuda dan mahasiswa Jakarta diberlakukannya Moratorium atau penghentian sementara rencana pembangunan proyek jembatan lewa mori.
Desakan ini muncul bukan sebagai penolakan pembangunan, melainkan sebagai tuntutan untuk reorientasi prioritas anggaran di tengah tingginya angka kemiskinan dan tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat Bima.
​Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima masih berada jauh di atas rata-rata nasional dan provinsi, sebesar 14,39 % jauh dari standar kemiskinan secara Nasional sebesar 8,57%.
Kelompok diskusi publik Generasi Emas pemuda Pulau sumbawa (GEMA PPS-JAKARTA) menyoroti bahwa alokasi dana triliunan rupiah untuk efisiensi logistik lewat jembatan dianggap sebagai prioritas yang keliru.
​”Kami bukan anti-infrastruktur, tetapi Rp1,2 Triliun itu adalah dana yang fantastis seharusnya diarahkan untuk program intervensi langsung: peningkatan sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan,Kesehatan atau modal usaha mikro untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem,” ujar salah satu narasumber Razikin Juraid, Rabu (19/11/2025).
Juga beberapa narasumber kedua menanggapi, pembangunan yang sifatnya mercusuar tidak menjadi masalah ketika di bangun namun yang Perlu di siapkan bagaimana pondasi hidup masyarakat secara kelayakan SDM dan kelayakan ekonomi mampu mengimbangi, maka dari sisi ini perlu melihat kelayakan kebijakan yang ideal dengan kondisi dan struktur kehidupan masyarakat bima. Ujar Iwan Setiawan pengamat kebijakan publik.
​Proyek ini dipandang hanya akan menguntungkan sektor logistik dan pelaku usaha skala besar, sementara dampaknya bagi ekonomi kerakyatan justru dikhawatirkan negatif.
Pembangunan jembatan yang memangkas rute akan menyebabkan pergeseran arus lalu lintas secara drastis. Hal ini berpotensi mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang yang selama ini bergantung pada keramaian di sepanjang jalan lama. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi hanya akan terpusat di kawasan yang terhubung tanpa menyentuh wilayah terpencil di Bima, sehingga memperparah ketimpangan sosial.
Moratorium Jembatan Lewa Mori adalah langkah mundur yang diperlukan untuk melakukan kalkulasi ulang agar pembangunan di Bima benar-benar berlandaskan kebutuhan rakyat dan bukan sekadar mengejar target proyek strategis nasional.
​”Pemerintah harus berani menunda proyek ini, mengkaji ulang skala prioritasnya, dan memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang masuk ke Bima benar-benar berbanding lurus dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan,” ujar Aditya Pratama selaku fasilitator dialog publik .
Diskusi yang dilakukan oleh Generasi Emas Pemuda Pulau Sumbawa GEMA PPS Jakarta dengan tema “mengukur efektifitas pembangunan jembatan lewa mori kabupaten bima ntb dengan APBN 1,2 T. wacana pembangunan jembatan lewa mori di kabupaten bima.
menurut Iwan Setiawan Dir. Eksekutif indonesia political review, berbicara tentang pembangunan. kita tahu bahwa daerah kita dipulau sumbawa khusus kota/kabupaten bima masih tertinggal. menurut iwan setiawan mencatat angka stunting di Bima
Kabupaten Bima pada tahun 2025 menunjukkan 13,57%. menyebutkan angka stunting di Kabupaten Bima masih tinggi. persentase kemiskinan di Kabupaten Bima adalah 13,88% dengan jumlah penduduk miskin 72.920 jiwa dari total populasi 541.319 jiwa. angka ini masih termasuk dalam kategori yang cukup tinggi, menjadikan Bima salah satu kabupaten dengan kemiskinan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB.
kemiskinan ektrim di bima ntb itu sangat tinggi serta lapangan pekerjaan sempit, kenapa proyek pembangunan jembatan lewamori itu terkesan memaksakan. kenapa tidak kita prioritaskan untuk memberantas kemiskinan?
pembangunan jembatan lewa mori hanya menghubungkan satu kecematan dengan tujuh desa. lalu apa motif sebernarnya pembangunan jembatan lewa mori hari ini, sehingga terkesan memaksakan? dengan anggaran APBN 1,2T.
kenapa tidak kita prioritaskan untuk pembangunan lain seperti renovasi sekolah, fasilitas kesehatan, pemberdayaan kampung nelayan dan fasilitas umum lainnya.
sebagai pengamat politik, apa manfaat langsung pembangunan jembatan lewa mori? masyarakat yang mana yang merasakan pembangunan tersebut? atau jangan-jangan ada motif lain seperti legacy yang ditingggalkan untuk merawat dinasti politiknya., tidak tertutup kemungkinan ada motif politiknya sehingga pembangunan ini terkesan memaksakan. ujar Iwan Setiawan.
Menurut Razikin Juraid Ketua DPP KNPI jembatan lewa mori tidak ada manfaatnya? pak mori hanafi sangat masif mengkritif proyek bendungan era jokowi. kemudian disisi lain beliau mendorong pembangunan jembatan lewa mori yang hanya menghubungkan beberapa desa. yang terkesan terlalu buru-buru, sampai hari ini kita belum dapat visi misi maupun kajian strategis AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang wajib dilakukan sebelum menjalankan proyek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar pada lingkungan.
Razikin menegaskan pembangunan proyek ini sebenarnya tidak perlu. alangkah baiknya anggaran 1,2T itu kita alokasikan untuk proyek penanggulangan banjir, menyelesaikan Proyek jalan dua arah, pembanguann puskesmas, revitalisasi sekolah serta pelebaran jalan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat bima.
“kami minta proyek pembangunan Jalan lewa mori di Moratorium oleh Presiden Prabowo Subianto”, Jelas mantan Anggota TKP Prabowo Gibran.
(Marwan)
