KAB. BEKASI, || Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan inovasi KAPAK BEKASI (Kolaborasi Aksi Pentahelix Kabupaten Bekasi) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas pihak dalam percepatan penurunan stunting. Peluncuran ditandai dengan Kick Off dan penandatanganan komitmen bersama di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Jumat (14/11/2025).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, menyatakan bahwa KAPAK BEKASI dirancang untuk mengoptimalkan peran pentahelix—pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat—agar penanganan stunting lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.
Ia menyebutkan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Bekasi pada 2024 berada di angka 18,2 persen, turun dari 23,2 persen pada 2023. Meskipun terjadi penurunan 5 persen, Fadly menilai capaian tersebut belum menggambarkan potensi maksimal daerah dalam menekan angka stunting.
Fadly menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi atau berat badan anak, melainkan berkaitan dengan kesiapan generasi emas 2045. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja bersama seluruh unsur pentahelix dalam menjalankan program dan intervensi yang saling terhubung.
Ia menguraikan peran masing-masing unsur pentahelix: pemerintah menggerakkan intervensi spesifik dan sensitif; perusahaan berkontribusi melalui CSR; perguruan tinggi memberikan riset, inovasi, dan dukungan KKN Tematik; media berperan menyebarluaskan edukasi publik; sedangkan masyarakat terlibat melalui kader posyandu, PKK, dan komunitas.
“KKN Tematik memiliki sumber daya besar, dengan mahasiswa yang bisa mencapai ratusan hingga ribuan. Ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung penanganan stunting di lapangan,” jelasnya.
Dalam tata kelola CSR, Bappeda telah menyiapkan menu CSR dalam Musrenbang CSR mencakup infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian dan perikanan. Penanganan stunting masuk dalam menu pembangunan manusia yang dapat dipilih perusahaan sebagai prioritas intervensi.
Fadly menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan data keluarga berisiko stunting sebagai lokus intervensi agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada keluarga rentan.
Sebagai target jangka menengah, Bappeda menargetkan terwujudnya kecamatan bebas stunting pada 2026 melalui pilot project di wilayah dengan prevalensi tertinggi. Program CSR dan KKN Tematik akan diarahkan secara fokus pada lokasi tersebut.
Saat ini terdapat 10–15 perusahaan yang aktif mendukung penanganan stunting di Kabupaten Bekasi. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat seiring sosialisasi berkelanjutan bersama media dan penyebaran informasi kebutuhan daerah. “Kami berharap semakin banyak pihak bergabung agar penurunan stunting semakin cepat tercapai,” tutupnya.
(Dede Bustomi)
