LUBUKLINGGAU, || Puluhan massa yang menggelar aksi damai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Lubuklinggau untuk menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan, Senin (6/10/2025). Namun, kehadiran mereka tidak disambut langsung oleh Kepala Disdikbud, Dr. H. Firdaus, S.Pd., M.M., yang disebut tengah berada di Palembang untuk mengikuti rapat.
Ketidakhadiran Kadisdikbud membuat massa kecewa. Salah satu koordinator aksi, Hidayat, S.H., meminta pihak dinas menghubungi Firdaus lewat sambungan telepon untuk memastikan keberadaannya. Namun, permintaan tersebut tidak direspons, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pihak dinas sengaja menutupi keberadaan sang kadis.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta penjelasan rinci terkait penggunaan anggaran Disdikbud yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk realisasi program seperti bantuan seragam siswa yang dijanjikan kepala dinas.
Kedua, massa mendesak Kadisdikbud bertanggung jawab atas sejumlah kasus di lingkungan pendidikan, seperti dugaan bullying oleh wali kelas terhadap siswi SDN 44 dan kasus asusila oleh oknum guru BK di SMP Negeri 1 Lubuklinggau. Mereka menilai, kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari dinas terkait.
Tuntutan ketiga, massa meminta Kepala Disdikbud segera mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara transparan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di wilayah Lubuklinggau.
Pihak Disdikbud yang diwakili Kabid Dikdas, Anton, menemui massa di halaman kantor. Ia menyampaikan bahwa dirinya hanya ditugaskan untuk menyambut dan menampung aspirasi para pendemo, bukan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. “Saya hanya menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan dan akan dibahas dalam rapat setelah aksi selesai,” jelasnya di hadapan massa.
Namun, jawaban tersebut dinilai tidak memuaskan. Hidayat selaku penanggung jawab aksi menegaskan bahwa jika dalam waktu tiga hari Kepala Disdikbud tidak memberikan klarifikasi dan memenuhi tuntutan masyarakat, pihaknya akan melaporkan Firdaus ke aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran Disdikbud.
Selain itu, massa berencana menggelar aksi jilid II secara besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Lubuklinggau, guna mendesak Wali Kota agar mencopot Kadisdikbud dari jabatannya karena dianggap tidak transparan, tidak komunikatif, dan gagal menjalankan tugas dengan baik.
(Tim)
