KAB. TASIKMALAYA, || Proyek revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya diduga bermasalah. Program bernilai Rp761.483.300 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 itu dilaksanakan di SD Negeri 1 Wahanamekar, Kampung Leuwihieum, Desa Setiawargi, Kecamatan Jatiwaras.
Proyek tersebut dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa kerja 131 hari, terhitung sejak 23 Agustus hingga 31 Desember 2025. Namun, hasil pekerjaan di lapangan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Tim media Sergap berupaya mengkonfirmasi pihak sekolah, termasuk Kepala SDN 1 Wahana Mekar Nanang, baik melalui telepon maupun mendatangi lokasi proyek. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Nomor telepon tidak diangkat, dan pelaksana tidak dapat ditemui Senin 22/09/2025.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBN tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan. Salah satunya, para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam aturan keselamatan kerja.
Situasi itu mengindikasikan lemahnya pengawasan dan manajemen proyek. Padahal, penggunaan APD merupakan standar keselamatan yang harus dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi.
Selain masalah keselamatan, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis juga menimbulkan kekhawatiran. Bangunan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan negara.
Masyarakat sekitar pun mulai mempertanyakan kualitas proyek. Mereka berharap pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pekerjaan.
“Kalau pekerjaan tidak sesuai spek, yang rugi masyarakat dan anak-anak sekolah. Bangunan bisa cepat rusak,” ujar salah seorang warga Kampung Leuwihieum yang enggan disebutkan namanya.
Pihak sekolah juga menyuarakan harapannya. Seorang guru SDN 1 Wahana Mekar menekankan pentingnya pembangunan yang sesuai standar agar murid dapat belajar di ruang yang aman dan layak.
“Sekolah ini pusat kegiatan anak-anak. Kami berharap bangunannya berkualitas, jangan asal-asalan. Kalau ada yang janggal, tolong pemerintah segera turun tangan,” ucapnya.
Pengamat pendidikan lokal menilai, proyek ini harus menjadi perhatian serius. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan inspektorat diminta segera melakukan investigasi. Apabila terbukti ada penyimpangan, langkah tegas harus diambil, termasuk melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.
(Agus Nur Mk)
