KOTA BANDUNG, || DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Jalan Sukabumi No. 30, untuk mendengarkan pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, sekaligus menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina, Jumat (15/08/2025).
Selain mendengar pidato kenegaraan, rapat ini memuat agenda khusus pembacaan dan penandatanganan pernyataan bersama DPRD Kota Bandung terkait tragedi kemanusiaan di Palestina, yang dihadiri Wali Kota Bandung, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan tamu undangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah pusat yang disampaikan Presiden, terutama Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBK), serta menyambut langkah diplomasi bergabung dengan BRICS dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“BRICS adalah langkah diplomasi ekonomi yang berani, dan kami siap mendukung. Selain itu, Presiden sangat tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa,” ujar Farhan.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, memimpin pembacaan pernyataan bersama, diawali tayangan dokumentasi tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia mengingatkan penderitaan rakyat Palestina telah berlangsung bertahun-tahun dan menggarisbawahi sejarah panjang hubungan Indonesia–Palestina, termasuk dukungan awal pada 1944 dan peran Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
Pernyataan bersama bernomor HM 01/0428-DPRD-8-2025 tersebut memuat tiga poin sikap, yakni mengutuk segala bentuk penjajahan, mendorong peran diplomasi internasional untuk bantuan kemanusiaan, serta mengajak masyarakat meneladani semangat membela Palestina dalam membangun Bandung.
Naskah pernyataan ditandatangani pimpinan DPRD dan disaksikan Wali Kota Bandung, Forkopimda, Sekda, serta seluruh hadirin yang berdiri sebagai bentuk penghormatan.
Rapat Paripurna ini menjadi momen penting menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, memadukan semangat kemerdekaan Indonesia dengan solidaritas untuk rakyat Palestina dan komitmen menjalankan program nasional.
(Dewy)
