LABUAN BAJO, || Kolaborasi erat antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong kemajuan UMKM.
Kegiatan penyerahan izin edar produk UMKM yang digelar di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, menjadi momentum penting bagi penguatan program One Village One Product (OVOP).
Dalam kegiatan ini, hadir langsung Kepala BPOM RI beserta jajaran pimpinan eselon II, Gubernur NTT, Bupati Manggarai Barat, serta para Kepala UPT BPOM dari seluruh wilayah NTT. Kehadiran para tokoh penting ini memperkuat makna strategis kegiatan yang dilaksanakan.
Tak hanya kalangan pemerintah, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM, kader desa pangan aman, perwakilan sekolah dan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), kader pasar pangan aman, serta berbagai tamu undangan dari lintas sektor. Antusiasme peserta yang tinggi menjadi cerminan besarnya harapan terhadap penguatan UMKM lokal.
BPOM RI memandang kegiatan ini sebagai bagian dari misi besar dalam mendukung UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga pembinaan dan pendampingan intensif, mulai dari proses produksi hingga pengurusan legalitas.
Sementara itu, program OVOP milik Pemerintah Provinsi NTT menjadi salah satu strategi unggulan untuk memperkuat ekonomi desa. Setiap desa didorong memiliki produk unggulan yang mencerminkan kekayaan lokal dan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Melalui pendampingan yang menyeluruh, BPOM memastikan produk-produk UMKM di NTT tidak hanya layak jual, tetapi juga aman dikonsumsi, bermutu, dan memenuhi standar nasional. Dengan pendekatan ini, UMKM bisa naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah program PEPETIN UMKM 7 in 1 yang diinisiasi Balai Besar POM di Kupang. Inovasi ini memadukan tujuh layanan dalam satu pendampingan terpadu, mulai dari edukasi, asistensi penyusunan dokumen, hingga proses perizinan yang cepat dan efisien.
Tak hanya BBPOM Kupang, Balai POM di Ende, Loka POM di Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Belu juga turut mengimplementasikan program pendampingan melalui pendekatan berbasis potensi lokal. Semua ini dilakukan demi menciptakan ekosistem UMKM yang mandiri dan tangguh.
Di sisi lain, program BAT (Bantuan Awal Tumbuh) yang digagas oleh Gubernur NTT berhasil memberikan fasilitas berupa peralatan produksi dan rumah produksi kepada sejumlah UMKM. Bantuan ini sangat berarti sebagai pondasi awal peningkatan kualitas dan kapasitas produksi.
Upaya bersama ini membuahkan hasil nyata. Puluhan produk UMKM dari berbagai kabupaten di NTT berhasil memperoleh izin edar resmi dari BPOM, baik di sektor pangan, kosmetik, maupun obat tradisional. Legalitas ini menjadi bukti konkret bahwa produk lokal NTT mampu memenuhi standar nasional.
Capaian tersebut bukan hanya angka statistik, tetapi representasi keberhasilan pola pendampingan yang responsif dan kolaboratif. Para pelaku usaha kini memiliki legalitas sebagai modal utama untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM RI menegaskan bahwa pendampingan kepada UMKM adalah bagian dari strategi nasional. Selain mendukung ketahanan produk dalam negeri, upaya ini juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi lokal.
Gubernur NTT menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPOM atas komitmen dan kerja nyata yang telah dilakukan. Ia menekankan pentingnya memperluas kolaborasi demi keberlanjutan program OVOP dan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh.
Sinergi yang dibangun hari ini diyakini akan berlanjut dan diperkuat. Pemerintah Provinsi NTT dan BPOM berkomitmen membuka ruang kolaborasi lebih luas, termasuk dalam aspek pengembangan produk, peningkatan kapasitas usaha, dan akses pasar.
Dengan semakin banyaknya UMKM yang memperoleh izin edar, NTT diharapkan mampu menjadi contoh pengembangan ekonomi desa berbasis produk unggulan lokal yang legal dan berkualitas.
Kegiatan di Labuan Bajo ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan pijakan awal menuju sistem pendampingan berkelanjutan. Model kolaboratif ini dapat menjadi rujukan nasional dalam membina UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
Semangat yang ditunjukkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan bahwa masa depan UMKM lokal sangat menjanjikan. Dengan dukungan regulasi yang memudahkan, pendampingan yang intensif, dan kolaborasi yang erat, UMKM NTT siap melangkah ke panggung yang lebih luas.
(Dessy)
