KAB. MUARA ENIM, || Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemandirian fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna VI Masa Rapat ke-I Tahun 2025 DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis (26/06/2025), dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto S., S.Pd., dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni, M.Si., Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Bupati Edison menargetkan PAD Kabupaten Muara Enim mencapai Rp1 triliun dalam lima tahun ke depan. Target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki daerah serta pelaksanaan sejumlah strategi konkret.
“Kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi, menggali, dan mengelola potensi PAD secara maksimal,” ujar Bupati.
Satgas ini akan memiliki tugas utama untuk:
- Melakukan pemetaan potensi PAD di berbagai sektor;
- Mengelola aset daerah secara efektif dan produktif;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap proses pemungutan dan pengelolaan PAD.
Selain itu, Satgas juga akan memantau penerapan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Muara Enim. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, disampaikan pula pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan bupati atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta masukan yang diberikan oleh para anggota dewan.
“Kami berterima kasih atas kritik, saran, dan pandangan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ini menjadi landasan penting bagi Pemkab Muara Enim dalam menetapkan arah kebijakan ke depan,” tutupnya.
(Nur Yasmin Thohira)
