KAYUAGUNG SUMSEL, || Sebuah laporan resmi telah disampaikan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Kamis, 19 Desember 2024 oleh Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM). Laporan tersebut mengungkap temuan yang mengindikasikan potensi penyimpangan signifikan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tujuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah tersebut. Temuan ini menimbulkan keprihatinan serius terkait potensi kerugian keuangan negara dan menggarisbawahi urgensi peningkatan pengawasan atas penggunaan dana publik di sektor pendidikan.
Tujuh SMPN yang menjadi fokus laporan SPM berlokasi di Kecamatan Mesuji Raya (SMPN 4, 5, 8, dan 9) dan Kecamatan Lempuing Jaya (SMPN 2, 3, dan 4). Yovi Meitaha, selaku koordinator SPM, menjelaskan bahwa investigasi internal organisasi telah mengidentifikasi beberapa anomali.
“Analisa data kami menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan sekolah dengan kondisi riil di lapangan. Di antaranya, terdapat indikasi pengadaan alat tulis kantor yang melebihi kebutuhan dan proyek renovasi yang dilaporkan selesai namun belum terlaksana,” ujar Yovi Meitaha dalam konferensi pers pada Kamis, 19 Desember 2024 di Kejaksaan Negeri OKI.
Temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. SPM menekankan bahwa dana tersebut merupakan amanah publik yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, indikasi penyimpangan ini memerlukan penyelidikan yang komprehensif.
Dalam pernyataannya, Yovi meitaha mendesak dilakukannya investigasi yang independen dan transparan untuk mengkaji temuan-temuan tersebut secara menyeluruh.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan ini dengan profesionalisme tinggi, memastikan akuntabilitas penuh atas penggunaan dana publik, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait”.tegas Yovi
SPM juga merekomendasikan pelaksanaan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di seluruh sekolah di Kabupaten OKI sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi maladministrasi serupa di masa mendatang.
Meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Sekolah di Kecamatan Mesuji Raya yang juga menjabat sebagai Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) pada Rabu, 18 Desember 2024 pukul 16.14 WIB, hingga saat ini belum ada respons.
SPM berharap proses investigasi yang akan dilakukan akan berjalan transparan dan berkeadilan, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memastikan penggunaan dana BOS sepenuhnya untuk kepentingan optimal pendidikan di Kabupaten OKI.
(Wan)
