KUPANG, || Ribuan mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana) di NTT terjebak dalam masalah serius terkait ijazah, memicu kritik tajam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD NTT.
Dalam pernyataannya, Sekretaris Fraksi PKB, Ana Waha Kolin , menilai bahwa buruknya manajemen Undana telah mengorbankan masa depan mahasiswa.
“Situasi ini sangat genting. Mahasiswa tidak seharusnya dikorbankan. Kami mendesak Kemendikbud Ristek untuk mengevaluasi kinerja rektor,” tegasnya.
Permasalahan ini berujung pada fakta pahit, di mana 265 alumni Undana terhalang mengikuti tes CPNS 2024 karena belum menerima Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Ana menambahkan bahwa manajemen Undana terlihat tidak profesional dan gagal dalam tugasnya sebagai perguruan tinggi tertua di NTT.
Senada dengan Ana, anggota FPKB Yohanes Rumat mengungkapkan adanya dugaan friksi internal yang mengganggu kinerja rektorat. “Kami patut mempertanyakan apakah Undana masih layak merekrut mahasiswa,” ujarnya.
Kondisi ini juga berpotensi merugikan keuangan negara, dengan laporan inspektorat yang menyebutkan adanya piutang belasan miliar rupiah terkait mahasiswa yang belum terima ijazah. F-PKB menuntut tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada mahasiswa yang terkatung-katung nasibnya.
Kementerian Dikbud Ristek diminta segera mengambil langkah evaluasi demi masa depan ribuan mahasiswa yang terancam.
Kekacauan administrasi ini tidak hanya mempengaruhi alumni yang sudah menunggu ijazah, tetapi juga mahasiswa baru yang berpotensi mengalami masalah serupa di masa depan. Ana Kolin memperingatkan bahwa jika tidak ada perubahan yang signifikan, mahasiswa yang baru diwisuda pada September 2024 bisa menghadapi nasib yang sama.
“Kami berharap rektorat segera menyelesaikan masalah ini agar tidak ada mahasiswa yang terhambat lagi. Setiap alumni berhak mendapatkan ijazah tanpa kendala,” tegasnya.
DPRD NTT menganggap perlunya reformasi menyeluruh dalam manajemen Undana. Para anggota fraksi PKB mendesak agar sistem kerja dan pengawasan akademik diperbaiki, termasuk penyesuaian sistem informasi akademik (SIAKAD) yang disebut-sebut telah mengalami banyak kendala teknis.
“Jika Undana tidak mampu mengurus administrasinya sendiri, kami mempertanyakan kredibilitasnya sebagai institusi pendidikan,” kata Yohanes Rumat, menambahkan bahwa hal ini bisa berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri.
Reaksi publik terhadap masalah ini cukup menghebohkan. Banyak mahasiswa dan alumni yang merasa frustrasi dan khawatir akan masa depan mereka. Beberapa bahkan mulai merencanakan aksi protes untuk menarik perhatian lebih luas terhadap masalah ini.
“Ini adalah tentang masa depan kami. Kami tidak ingin ijazah kami tertahan karena kesalahan manajemen,” ujar salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Dengan kondisi yang terus memburuk, harapan kini terletak pada respons Kementerian Dikbud Ristek. Banyak yang menanti tindakan konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa Undana dapat kembali berfungsi secara optimal dan memenuhi tanggung jawabnya kepada mahasiswa.
“Ini saatnya untuk bertindak. Kami ingin melihat perubahan nyata dalam waktu dekat,” tutup Ana Kolin.
Seiring berjalannya waktu, ketidakpastian ini menjadi pengingat akan pentingnya manajemen yang baik dalam institusi pendidikan, yang tidak hanya berpengaruh pada reputasi, tetapi juga pada masa depan ribuan generasi penerus bangsa.
(Dessy)
