KUPANG, || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jembatan Palmerah yang akan menghubungkan Pulau Larantuka dan Adonara di Kabupaten Flores Timur.
Rencana ini, yang telah tertunda sejak 2015, kini semakin dekat dengan kenyataan berkat komitmen dari tim Tidelbrest dari Belanda dan Indonesia.
Pimpinan rapat DPRD NTT, yang berlangsung pada 9 September 2024, menegaskan dukungan untuk proyek strategis ini.
Jembatan sepanjang 800 meter ini diharapkan menjadi solusi konektivitas penting dan penyedia energi terbarukan melalui arus laut yang dihasilkan.
Dengan total anggaran pembangunan mencapai Rp5 triliun, proyek ini membutuhkan dukungan investor dan persetujuan final dari DPRD serta pemerintah daerah.
Pembangunan jembatan Palmerah, yang diharapkan dapat segera ditandatangani dalam nota kesepahaman (MoU), akan melibatkan studi lebih lanjut dan pengujian turbin untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan energi.
DPRD NTT bersama pemerintah provinsi dan kabupaten telah menunjukkan dukungan yang kuat untuk mewujudkan proyek ini demi kesejahteraan masyarakat Flores Timur.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan, termasuk Yohanis de Rosari, Pata Vincentius, dan Mercy Piwung, mengungkapkan kerinduan dan dukungan mereka terhadap proyek jembatan ini. Yohanis de Rosari menyatakan.
“Kami sudah sangat merindukan jembatan ini. Terima kasih atas perjuangan untuk pembangunannya.” tuturnya.
Tim Tidelbrest, yang dipimpin oleh Andre W. Koreh dan Latif Gau, menjelaskan bahwa kendala utama proyek adalah biaya yang mencapai Rp5 triliun. Pemerintah provinsi NTT sebelumnya telah mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk studi awal, namun dana tersebut belum mencukupi untuk pelaksanaan penuh. Dukungan dari investor, seperti Tidelbrest, menjadi kunci untuk melanjutkan pembangunan.
Latif Gau menambahkan bahwa seharusnya proyek ini sudah dimulai pada 5 September 2024, namun mengalami penundaan.
Ia berharap MOU dengan Pemerintah NTT dapat segera ditandatangani, yang akan memungkinkan uji coba turbin dan pembangunan jembatan.
“Jika MOU ditandatangani, kami akan langsung menguji turbin dan, jika berhasil, melanjutkan dengan pembangunan jembatan,” ungkapnya.
Andrew Koreh juga mengungkapkan bahwa penjabat gubernur sangat mendukung proyek ini karena manfaat besar yang dapat diperoleh, terutama dalam hal konektivitas dan penyediaan energi terbarukan.
“Penjabat Gubernur mengatakan bahwa NTT sangat membutuhkan jembatan ini. Konektivitas yang lebih baik akan sangat bermanfaat,” tambahnya.
Dengan dukungan dari DPRD NTT dan berbagai pihak terkait, langkah selanjutnya
adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang akan memulai tahap implementasi proyek. Proses ini mencakup uji coba turbin untuk memastikan efisiensi energi serta persetujuan final dari Kementerian PUPR mengenai pengelolaan aset.
Pembangunan Jembatan Palmerah, jika terlaksana sesuai rencana, diharapkan dapat mengatasi masalah konektivitas dan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Flores Timur.
Seluruh pihak berkomitmen untuk mengatasi kendala dan mempercepat realisasi proyek yang telah lama dinanti-nantikan ini, dengan harapan besar bahwa jembatan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan seluruh provinsi NTT.
(Dessy)
