KOTA CIMAHI, || Ketua Umum LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara), Andi Halim, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan DPRD Kota Cimahi yang tidak menyediakan baju kehormatan dan pin untuk anggota dewan terpilih dalam pelantikan 2024-2029. Andi menilai bahwa tidak adanya fasilitas tersebut merupakan kesalahan besar, mengingat di daerah lain seperti Kabupaten Sukabumi dan Ciamis, anggota dewan baru diberikan fasilitas serupa pada saat pelantikan.
Andi meminta agar DPRD Cimahi dan Sekretaris DPRD Kota Cimahi (Sekwan), Totong Solehudin, memberikan klarifikasi dan solusi terkait hal ini. Totong Solehudin menjelaskan bahwa baju kehormatan dan pin akan disediakan setelah pelantikan karena tidak memungkinkan untuk mengukur dan mempersiapkan pakaian sebelum pelantikan. Totong menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan aturan dan praktik di daerah lain.
Sekwan juga menyatakan bahwa mereka sedang mencari solusi dan akan mengikuti aturan yang berlaku untuk memastikan tidak melanggar ketentuan.
(Dewy**)
