SERGAP.CO.ID
MATARAM || Badan Strategi Kebijakan menganugrahkan Capaian Kinerja Terbaik yang diukur melalui 4 Kategori Penilaian. Dari Kanwil Kemenkumham yang berjumlah 33 Provinsi se-Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTB membuktikan kinerja terbaiknya dengan menyambet 2 Penggargaan yaitu Juara 1 Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Aplikasi SIPKUMHAM dan Juara 2 Penilaian IPK-IKM Terbaik.
Penerimaan penghargaan yang diterima merupakan Capaian Kinerja Tahun 2023 yang berfokus pada permasalahan Hukum dan HAM yang ada di NTB. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham R.I dengan tema “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” bertempat di The Trans Resort Bali, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 20 September sampai dengan 22 September 2023.
Pada sesi paparan evaluasi penilaian Opini Kebijakan Tahun 2023, Tim Penilai menjelaskan dalam pelaksanaan Opini Kebijakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:
- Masih terdapat beberapa Kanwil yang persiapannya kurang matang, contohnya: tidak mengirimkan TOR, tidak mengirimkan poster dan virtual background;
- Terdapat beberapa kanwil yang mengajukan pergantian tanggal dan atau judul topik;
- Pada diskusi tanya jawab di beberapa kantor wilayah penanya masih didominasi oleh pegawai internal Kemenkumham;
- Terdapat kegiatan Opini Kebijakan tidak dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (terdapat beberapa kanwil yang dibuka oleh kepala Divisi).
Opini Kebijakan merupakan agenda diskusi Daring yang digagas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada tahun 2020.
Opini Kebijakan berusaha menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang dengan harapan mampu menghasilkan perspektif yang kaya dan mampu menciptakan kultur ilmiah di tengah masyarakat.
Adapun Expected Outcome dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Pungka M. Sinaga selaku Kepala Bidang HAM, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Dr. Y. Ambeg Paramarta.
Pemberian penghargaan Opini Kebijakan untuk mengapresiasi kinerja kantor wilayah yang telah memberikan peran terbaik terkait pemanfaatan hasil analisis kebijakan hukum dan hak asasi manusia tersebut melalui fungsi sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar hasil analisis kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dimanfaatkan sebagai bahan/data dukung dalam perumusan kebijakan dan perundang-undangan kedepannya.
(Obama)
