Pemerintah RI Mulai Atur Skenario Keberengkatan Haji dan Umroh, Lisda Hendrajoni “Kita Tegaskan Kepada Penyelenggara Jangan Sampai Ada Yang Bermain, dan Menimbulkan Kekecewaan Di Masyarakat”

Pemerintah RI Mulai Atur Skenario Keberengkatan Haji dan Umroh, Lisda Hendrajoni "Kita Tegaskan Kepada Penyelenggara Jangan Sampai Ada Yang Bermain, dan Menimbulkan Kekecewaan Di Masyarakat"

SERGAP.CO.ID

JAKARTA, || Pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh bagi jemaah asal Indonesia kembali digelar. Kali ini Komisi VIII DPR RI bersama Kementarian Agama (Kemenag) RI. Skenario keberangkatan Haji dan Umroh yang sempat tertunda.

Bacaan Lainnya

Satu persatu dalam rapat tersebut dibahas, pembahasan lebih difokuskan kepada persiapan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh yang dipastikan dapat terlaksana pada tahun 2022, dengan sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Salah satu anggota Fraksi NasDem asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 Lisda Hendrajoni hadir langsung pada acara tersebut mengusulkan agar pihak penyelenggara memprioritaskan jemaah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19.

“Berdasarkan data SISKOPATUH (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus) terdapat 59.757 Jemaah Umroh asal Indonesia yang tertunda keberangkatannya. Dari jumlah tersebut, jemaah umroh yang sudah memiliki visa sebanyak 18.752 jemaah. Ini harus menjadi prioritas yang diberangkatkan pada tahap awal dibukanya penyelenggaraan umroh,” ucap Lisda saat rapat di Gedung Nusantara II Komplek DPR RI, kemarin, (30/11).

Diterangkan oleh Lisda, Selain jemaah Umroh, para calon Jemaah Haji asal Indonesia yang tertunda akibat pandemi mengakibatkan antrian menjadi semakin lama. “Kita tegaskan kepada penyelenggara jangan sampai ada yang bermain, dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” tegasya.

“Prioritaskan yang tertunda karena pandemi, dan jangan sampai ada istilah jemaah titipan, sehingga mengakibatkan adanya pergeseran-pergeseran. Tolong ini diperhatikan agar tidak menimbulkan kekecewaan lagi di masyarakat,” terangnya kembali.

Dalam rapat tersebut Fraksi NasDem juga meminta agar Kementerian agama berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan guna menambah sekaligus memastikan stock vaksin yang tersedia untuk para jamaah sesuai dengan persyaratan dari Kerajaan Arab Saudi.

“Vaksinasi agar segera dilaksanakan bagi yang belum. Dan pastikan stock vaksin yang sesuai dengan persyaratan dari KSA tersedia untuk seluruh calon jemaah, baik haji ataupun umroh,” sebutnya.

Lebih lanjut Srikandi NasDem itu mengingatkan, untuk persiapan Asrama Haji agar seluruh asrama haji sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) dan siap memberikan pelayanan kepada Calon Jemaah Haji (CJH).

“Laporan terakhir seluruh Asmara haji sudah siap untuk menampung pada calon jemaah. Namun pastikan penerapan prokesnya, agar tidak mengganggu skenario keberangkatan yang sudah diatur sebaik mungkin baik itu di dalam negeri, maupun nanti saat di Arab Saudi,” tutupnya.

Pihak Arab Saudi menyatakan telah membuka pintu masuk bagi jemaah haji dan umroh asal Indonesia setelah sebelumnya sempat ditutup karena pandemi Covid-19. Terdapat sejumlah persyaratan bagi calon jemaah haji yang diizinkan diantaranya yakni vaksinasi dan masa karantina.

Untuk Ibadah Haji akan dilaksanakan pada tahun 2022, sementara untuk Ibadah umroh tahap awal rencananya akan dimulai akhir Desember tahun ini.

Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengatur skenario keberangkatan sehingga jemaah haji asal Indonesia dapat diterima di Arab Saudi dan tidak mengalami persoalan selama proses ibadah berlangsung.

(WH)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *