UMP NTT 2027 Naik 5,97 Persen, Pekerja Terima Rp2,6 Juta per Bulan

SERGAP.CO.ID

KUPANG, || Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.602.441 per bulan.

Bacaan Lainnya

Angka tersebut meningkat 5,97 persen atau bertambah Rp146.543 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.898.

Penetapan kenaikan upah tersebut diumumkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026).

Melki menjelaskan, besaran kenaikan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dan Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,7 dari rentang 0,5 hingga 1. Kesepakatan itu menghasilkan kenaikan upah sebesar 5,97 persen.

“Dari rentang 0,5 sampai 1, disepakati bersama nilai alfa 0,7, sehingga kenaikan UMP mencapai 5,97 persen,” ujar Melki.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/KEP/HK/2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan UMP NTT Tahun 2027.

Melki menegaskan, ketentuan upah minimum tersebut wajib dipatuhi seluruh pemberi kerja, baik lembaga pemerintah, perusahaan swasta maupun pemberi kerja perorangan.

“Pemberi kerja, baik kelembagaan maupun perorangan, wajib menerapkan upah minimum sesuai keputusan gubernur ini,” katanya.

UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dengan demikian, seluruh pemberi kerja di wilayah NTT diharapkan menyesuaikan sistem pengupahan dan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan tersebut.

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, UMP NTT menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, UMP NTT ditetapkan sebesar Rp2.328.969,69, kemudian naik menjadi Rp2.455.898 pada 2026.

Dengan penetapan terbaru, UMP NTT mengalami kenaikan sekitar 11,74 persen dalam kurun waktu dua tahun.

Pemerintah berharap kenaikan upah tersebut dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan kondisi perekonomian. Di sisi lain, kepatuhan pemberi kerja menjadi faktor penting agar kebijakan kenaikan upah dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Desy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *