KUPANG, || Konflik kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Swasti Sari yang belum menemukan penyelesaian mulai mendapat perhatian masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur. Atas pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan pelayanan anggota,Pemangku Adat, Budaya dan Peradaban MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MEONBIN AN BI PAH TIMOR terkait kisruh koperasi tersebut.
Maklumat yang dikeluarkan di Sonaf Loli Meo Naek Teflopo di Kupang, Kamis (19/11/2026), itu merupakan respons atas permohonan bantuan moral, budaya, keamanan, serta fasilitas sementara yang disampaikan General Manager KSP Kopdit Swasti Sari, Imelda Anin, S.AB.
Dalam maklumat tersebut, yang ditanda tangan Oleh Pemangku Utama Adat, Budaya MEO NAEK TEFLOPO NOK IN MEONBIN AN BI PAH TIMOR, Yoseph Ariyanto Ludoni Teflopo itu dibacakan oleh Raja Liurai Malaka, Dominikus Tey Seran.
Pemangku Adat Meo Naek Teflopo menyatakan menerima seluruh permohonan Imelda Anin. Keputusan itu didasarkan pada kepentingan pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan anggota Kopdit KSP Swasti Sari yang tersebar di berbagai wilayah.
Ada tiga poin utama yang ditegaskan dalam maklumat tersebut.
Pertama, mengabulkan seluruh permohonan General Manager KSP Kopdit Swasti Sari untuk kepentingan pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan anggota koperasi.
Kedua, memberikan izin kepada Imelda Anin bersama seluruh jajaran manajemen untuk segera memanfaatkan fasilitas ruangan, sarana, dan prasarana milik Sonaf Loli Meo Naek Teflopo sebagai Kantor Pusat KSP Kopdit Swasti Sari selama masa transisi.
Ketiga, apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan, tantangan, gangguan keamanan, maupun tindakan yang mengganggu kenyamanan dari pihak mana pun, manajemen diminta segera berkonsultasi dengan Pemangku Utama Masyarakat Adat, Budaya, dan Peradaban Meo Naek Teflopo.
Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian masyarakat adat tidak semata-mata tertuju pada persoalan kepengurusan, tetapi juga pada keberlangsungan pelayanan koperasi dan perlindungan kepentingan para anggotanya.

Libatkan Tokoh Adat Lintas Daerah
Penerbitan maklumat tersebut dihadiri sejumlah tokoh adat dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur.
Mereka antara lain tokoh adat Sabu Frid Djubida, tokoh adat Timor Hengki Tefnai, Liurai Malaka Dominikus Tey Seran, tokoh adat Malaka Theo Seran, sesepuh masyarakat adat Manggarai Ali Antonius, S.H., M.H., tokoh masyarakat adat Lamaholot Klemens Hala, serta tokoh masyarakat Rote Ndao Jofer Leoanak.
Kehadiran para tokoh adat lintas daerah tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Kopdit Swasti Sari telah menarik perhatian berbagai elemen masyarakat.
Dalam maklumat yang ditandatangani di Kupang pada 19 November 2026 itu, Pemangku Adat juga mencantumkan semboyan adat, “Hit Al Ala Kit Neka Mese, Ansao Mese, Silu Selo Kit An Bi Pah Timor”.
Maklumat tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan institusi negara, antara lain anggota DPR RI Komisi XIII Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTT, Kepala Kanwil Kementerian HAM NTT, Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kapolda NTT, serta Pangdam 27 Sobe Sonbai.
Pelayanan Anggota Menjadi Perhatian
Di tengah konflik kepengurusan yang berlangsung, persoalan paling mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah keberlangsungan pelayanan dan perlindungan kepentingan anggota koperasi.
Kopdit Swasti Sari memiliki anggota yang menggantungkan kepercayaan dan kepentingan ekonominya pada lembaga tersebut. Karena itu, konflik internal tidak semestinya berujung pada terganggunya pelayanan, apalagi merugikan anggota yang tidak terlibat dalam perselisihan.
Pemberian fasilitas sementara oleh Sonaf Loli Meo Naek Teflopo menjadi salah satu bentuk dukungan agar aktivitas manajemen tetap dapat berjalan selama masa transisi.
Namun, maklumat tersebut bukan penyelesaian terhadap pokok persoalan kepengurusan Kopdit Swasti Sari. Persoalan tata kelola, kewenangan, legitimasi kepengurusan, serta kepastian hukum tetap membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, kepentingan anggota harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu. Sebab, koperasi pada hakikatnya dibangun atas dasar kepercayaan, kebersamaan, dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
(Desy)






