KAB. SUMBA BARAT, || Penyidik Polres Sumba Barat telah menuntaskan pemeriksaan psikologis terhadap korban dan pemeriksaan ahli psikolog klinis dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilaporkan sejak 5 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/99/VI/2026/SPKT/POLRES SUMBA BARAT/POLDA NTT. Dalam laporan itu, korban merupakan anak berinisial C.R.K. alias L, sedangkan pihak terlapor berinisial D.L.M.
Berdasarkan keterangan Humas Polres Sumba Barat, penanganan perkara saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Sejumlah langkah telah dilakukan penyidik untuk memperkuat pembuktian, termasuk asesmen psikologis terhadap korban dan pemeriksaan terhadap ahli psikolog klinis.
Asesmen psikologis dilakukan oleh psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kupang. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban disimpulkan mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.
Selain pemeriksaan terhadap korban, penyidik juga telah meminta keterangan ahli psikolog klinis guna memperoleh pandangan profesional yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
Tahapan berikutnya, penyidik akan melakukan koordinasi dengan JPU sebelum menggelar perkara. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari evaluasi hasil penyidikan, kelengkapan alat bukti, serta penentuan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski pemeriksaan psikologis dan keterangan ahli telah diperoleh, penanganan perkara tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status pihak terlapor juga harus dibedakan dari status tersangka maupun terdakwa sampai terdapat penetapan dan proses hukum lebih lanjut.
Polres Sumba Barat menegaskan komitmennya menangani perkara yang melibatkan anak secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap korban menjadi perhatian utama, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas serta kondisi psikologis anak selama proses hukum berlangsung.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi korban yang berpotensi mengungkap jati dirinya. Masyarakat diharapkan memberikan ruang perlindungan dan dukungan agar korban tidak mengalami tekanan psikologis tambahan.
Di sisi lain, publik diharapkan tetap menghormati proses penyidikan dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.
Dengan koordinasi bersama JPU dan rencana gelar perkara, penanganan kasus ini diharapkan dapat berjalan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
(Ms)*






