Lentera Desa, Cara Muchendi Mendekatkan Pelayanan Publik dan Menjawab Aspirasi Warga OKI

SERGAP.CO.ID

KAB. OGAN KOMERING ILIR, || Persoalan infrastruktur jalan, renovasi pasar desa, legalitas kepemilikan tanah, hingga keterbatasan jaringan telekomunikasi menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi Mahzareki, melalui program Lentera Desa.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, dan Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, Senin (17/11/2026), Muchendi berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Program Lentera Desa tidak hanya menjadi sarana pelayanan jemput bola, tetapi juga ruang bagi pemerintah daerah untuk mendengar persoalan masyarakat secara langsung. Sejumlah layanan yang dihadirkan meliputi pemeriksaan kesehatan, posyandu, pelayanan lanjut usia, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perizinan berusaha, bantuan kursi roda, hingga pelayanan pajak daerah.

Muchendi mengatakan, pendekatan pelayanan langsung diperlukan agar masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, memperoleh kemudahan mengakses layanan pemerintah.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menyambut dan berpartisipasi dalam setiap pelayanan publik yang kami hadirkan. Melalui Lentera Desa, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sekaligus bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa,” kata Muchendi.

Dalam dialog di Desa Bumi Harapan, persoalan kondisi jalan menjadi salah satu perhatian masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Muchendi menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan terus diupayakan pemerintah daerah. Namun, luasnya wilayah Kabupaten OKI dan keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan urgensi dan skala prioritas.

“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.

Selain infrastruktur, warga juga mengusulkan peningkatan insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji. Pemerintah daerah, menurut Muchendi, akan mengupayakan usulan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan serta kemampuan keuangan daerah.

Sementara di Desa Burnai Timur, masyarakat menyampaikan persoalan fasilitas pasar, kepastian legalitas tanah, dan keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, meminta pemerintah daerah membantu renovasi pasar lama agar lebih layak digunakan sebagai sarana kegiatan ekonomi masyarakat.

Tokoh masyarakat setempat, Ngadiono, juga menyampaikan persoalan legalitas tanah. Menurutnya, warga transmigrasi yang telah puluhan tahun menetap di wilayah tersebut masih menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Menanggapi persoalan pasar, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu renovasi pasar desa, dengan tetap memperhatikan status kepemilikan aset desa.

Terkait legalitas tanah, ia meminta instansi terkait melakukan inventarisasi dan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa.

Adapun mengenai keterbatasan jaringan telekomunikasi, Muchendi meminta kepala desa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI untuk meningkatkan akses internet melalui program internet gotong royong.

“Kita punya program internet gotong royong. Nanti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.

Muchendi menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Meski demikian, tindak lanjut setiap usulan tetap disesuaikan dengan kewenangan, tingkat kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah.

Apresiasi juga disampaikan Trisno, warga Desa Bumi Harapan, yang menilai Lentera Desa memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia, dalam memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke pusat pemerintahan.

Ia berharap pelayanan jemput bola tersebut terus dilaksanakan dan diperluas ke desa-desa lain, terutama wilayah dengan jumlah penduduk besar dan akses pelayanan yang masih terbatas.

Melalui Lentera Desa, masyarakat berharap kehadiran pemerintah tidak berhenti pada kegiatan pelayanan dan dialog, tetapi juga diikuti tindak lanjut konkret terhadap berbagai persoalan yang telah disampaikan warga.

(Wandriansyah)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *