Rapat Paripurna APBD 2027, Bupati Cecep Tegaskan Setiap Rupiah Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat

SERGAP.CO.ID

KAB. TASIKMALAYA, || Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Bupati Tasikmalaya Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., dalam pendapat akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat malam (13/11/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pemerintah daerah. Agenda utama rapat adalah persetujuan Ranperda APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam penyampaiannya, Bupati Cecep mengakui bahwa keterbatasan kapasitas fiskal masih menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada pembiayaan melalui APBD, tetapi juga menggali potensi sumber pendanaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, optimalisasi sumber pembiayaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengharapkan dukungan dan sinergi dari DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membuka dan mengoptimalkan berbagai peluang sumber pendanaan alternatif yang sah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap Bupati Cecep.

Ia menjelaskan, sejumlah peluang pendanaan akan terus dikaji secara cermat. Di antaranya melalui program pemerintah, kerja sama dengan badan usaha, maupun berbagai skema pembiayaan lainnya.

Namun, setiap alternatif pembiayaan tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dapat didukung tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain persoalan pendanaan, Bupati Cecep juga menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan, melainkan harus dilihat dari manfaat dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap kegiatan harus memiliki keluaran dan hasil yang jelas, serta setiap program harus memberikan manfaat yang terukur,” tegasnya.

Penekanan tersebut menjadi penting agar pelaksanaan APBD 2027 tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja daerah, ketepatan sasaran program, serta peningkatan pelayanan publik.

Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, pimpinan BUMN/BUMD, serta tamu undangan lainnya.

(Rzl)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *