KAB. SUMBA TENGAH, NTT, || Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat perhatian serius setelah keluarga korban mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Korban yang masih berstatus pelajar SMP tersebut diduga mengalami kekerasan seksual secara berulang sejak April hingga Desember 2025. Akibat peristiwa yang dilaporkan keluarga itu, korban diketahui mengalami kehamilan dan kini telah melahirkan seorang anak.
Kuasa hukum keluarga korban, Adv. Keba Pala Ndima, S.H., S.Pd., M.Pd., menyampaikan perkembangan tersebut kepada Sergap.co.id, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa permohonan perlindungan dan pendampingan telah disampaikan kepada LPSK melalui Kantor Hukum Keba Pala Ndima, S.H. & Partners.
Menurut dokumen perkara, kasus ini mulai terungkap pada 23 Februari 2026 setelah orang tua korban menerima informasi dari wali kelas dan tenaga kesehatan Desa Weluk Praimemang mengenai hasil pemeriksaan kehamilan anaknya. Keluarga kemudian berupaya mencari kejelasan atas kejadian yang dialami korban hingga menempuh jalur hukum.
Kronologi Berdasarkan Keterangan Korban
Dalam dokumen pernyataan kerugian untuk pengajuan restitusi atau kompensasi, dugaan kekerasan seksual disebut berlangsung sejak April hingga Desember 2025 di wilayah Kampung Amaru, Desa Weluk Praimemang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah.
Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam dokumen, korban tinggal di rumah wali yang merupakan orang tua pihak terlapor agar lebih dekat dengan lokasi sekolah.
Korban mengungkapkan dugaan tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual pertama kali terjadi ketika dirinya pulang sekolah dan hanya berada di rumah bersama pihak terlapor. Peristiwa tersebut, menurut keterangan korban, diduga berulang ketika tidak ada orang lain di rumah hingga Desember 2025.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi penanganan perkara yang harus diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Laporan Polisi Dan Permohonan Perlindungan Lpsk
Pihak keluarga melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Sumba Barat pada 26 Februari 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/36/II/2026/SPKT/POLRES SUMBA BARAT/POLDA NTT.
Selanjutnya, pada 16 Maret 2026, kuasa hukum keluarga mengajukan permohonan perlindungan dan pendampingan kepada LPSK. Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor Register 0754/P.BPP-LPSK/III/2026.
Melalui surat bernomor R-2427/4.1.PPP/LPSK yang ditandatangani Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si., disampaikan bahwa kelengkapan dokumen permohonan telah memenuhi persyaratan formil.
Namun, pemenuhan persyaratan formil tersebut belum berarti permohonan perlindungan telah disetujui sepenuhnya. LPSK masih harus melakukan penelaahan persyaratan materiil dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterbitkan, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan pimpinan lembaga.
Kendala Akses Keadilan Dan Pemulihan Korban
Dalam dokumen pengajuan kerugian, keluarga juga menguraikan kendala jarak dan biaya selama mengikuti proses hukum. Jarak tempat tinggal keluarga menuju Polres Sumba Barat diperkirakan sekitar 80 kilometer, Kejaksaan Negeri Waikabubak sekitar 82 kilometer, dan Pengadilan Negeri Waikabubak sekitar 80 kilometer.
Kondisi tersebut dinilai menambah beban keluarga dalam memperjuangkan hak korban. Karena itu, pendampingan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, perlindungan sosial, serta keberlanjutan pendidikan menjadi kebutuhan penting.
Dalam dokumen permohonan, dugaan perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta serta alat bukti.
Hingga berita ini diterbitkan, perkembangan yang dapat dipastikan berdasarkan dokumen yang diterima adalah permohonan perlindungan telah memenuhi persyaratan formil dan memasuki tahapan penelaahan materiil LPSK.
Ruang Konfirmasi Dan Asas Praduga Tidak Bersalah
Sergap.co.id masih membuka ruang konfirmasi kepada Polres Sumba Barat, LPSK, maupun pihak terkait lainnya mengenai perkembangan penanganan laporan, status hukum perkara, serta langkah perlindungan terhadap korban. Keterangan pihak terlapor juga perlu diperoleh agar pemberitaan tetap berimbang.
Seluruh pihak harus menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi prioritas, termasuk mencegah intimidasi, tekanan, diskriminasi, dan stigma sosial.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan identitas, foto, alamat, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak korban.
SERGAP.CO.ID akan terus memantau perkembangan perkara ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, dan perlindungan identitas anak.
(Ms)
