BIMA|| Rapat koordinasi pimpinan yang bertajuk High Level Meeting yang dipimpin oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal Jumat, 13 November 2026 di Ruang Rapat Bank NTB Syariah secara khusus membahas Pembagian peran dalam rangka Persiapan PON 2028, Penanganan sampah dan kerusakan hutan.
Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE., Jumat (13/11) menjelaskan, Rapat Koordinasi tersebut menjelaskan, dalam arahannya, Gubernur menegaskan pembagian peran strategis yakni Panitia pusat PON fokus pada penyelenggaraan, KONI menyiapkan kontingen, dan pemerintah daerah mendukung infrastruktur untuk 30 dari 67 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di NTB setelah melalui tahap peninjauan fasilitas serta peluang medali.
Menindaklanjuti arahan Presiden terkait akuntabilitas dan efisiensi, Gubernur meminta seluruh kabupaten/kota memastikan ketersediaan “rumah anggaran” dukungan PON di dalam APBD sejak Tahun Anggaran 2027, serta mengoptimalkan peran pihak swasta untuk pembangunan venue baru. Penentuan titik lokasi (venue) pertandingan sendiri akan difinalisasi pada bulan November 2026, di mana keseluruhan momentum penyelenggaraan PON ini juga diarahkan sebagai bagian integral dari strategi promosi pariwisata NTB.
Terkait penanganan sampah dan kerusakan hutan, Gubernur Lalu M. Iqbal mengajak seluruh Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah strategis dan memfokuskan penanganan isu persampahan serta kerusakan kawasan hutan sebagai prioritas dalam APBD Tahun 2027.
“Penanganan sampah difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras), terutama di fasilitas publik dan destinasi wisata. Sementara untuk pemulihan kawasan hutan, akan dilaksanakan kegiatan penanaman dan rehabilitasi bersama seluruh Bupati/Walikota pada akhir November 2026′.
Jelas Gubernur NTB dalam Pertemuan yang dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-NTB atau yang mewakili, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTB.
Turut hadir pula dalam jajaran peserta rapat yakni Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB, unsur Bappeda Provinsi NTB, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ketua KONI NTB, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora).
(Man)
