KAB. SIMALUNGUN, || Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simalungun menuntut terdakwa berinisial S dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat 95,08 gram.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Alvin Victor Pandiangan, S.H., dalam persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun, Selasa (10/11/2026).
Perkara dengan nomor PDM-3199/L.2.24/Enz.2/09/2026 itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Dalam persidangan, JPU mengungkapkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 95,08 gram, beserta sejumlah alat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatan yang didakwakan, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa S, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, JPU meminta agar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap perkara narkotika yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Simalungun juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penindakan terhadap perkara narkotika diharapkan menjadi peringatan bahwa keterlibatan dalam peredaran barang terlarang dapat membawa konsekuensi hukum.
Meski demikian, tuntutan jaksa bukan merupakan putusan akhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun masih akan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Dengan demikian, proses hukum terhadap terdakwa S tetap berjalan sesuai tahapan peradilan, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kejaksaan mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mencegah peredaran narkotika dan melaporkan dugaan tindak pidana melalui jalur yang sesuai.
(S Hadi Purba Tambak)
