KAB. TASIKMALAYA, || Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama menyangkut transparansi pengelolaan keuangan, profesionalisme pengurus, dan peningkatan produktivitas usaha agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Asep Sopari saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo. Dalam pertemuan itu, ia didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya, Erwin Rianto Nugraha, S.Sos., M.Si. Rabu 04/11/2026.
Menurut Asep, BUMDes memiliki tanggung jawab besar karena mengelola keuangan yang bersumber dari kekayaan dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan BUMDes tidak boleh hanya sebatas memenuhi administrasi kelembagaan, tetapi harus mampu membangun usaha produktif, mandiri, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa.
Ia mengakui, terdapat sejumlah BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya yang telah berkembang, mandiri, bahkan mampu menghasilkan keuntungan. Namun, keberhasilan tersebut dinilai belum merata sehingga perlu menjadi contoh dan pembelajaran bagi BUMDes lainnya.
Asep juga menyinggung keberhasilan sejumlah BUMDes di daerah lain, termasuk di Jawa Tengah, yang mampu menghasilkan keuntungan hingga membagikan hasil usaha secara berkala. Menurutnya, model pengelolaan seperti itu dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja BUMDes di Tasikmalaya.
“BUMDes memiliki tanggung jawab besar karena mengelola keuangan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus profesional, transparan, dan benar-benar dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai salah satu solusi penguatan ekonomi desa,” demikian pokok penegasan Asep dalam audiensi tersebut.
Selain pembenahan manajemen, Asep mendorong agar seluruh BUMDes mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan keterbukaan informasi.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengintegrasikan informasi BUMDes ke dalam ekosistem digital melalui website desa maupun platform khusus. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi kegiatan usaha, perkembangan bisnis, hingga laporan keuangan BUMDes secara lebih terbuka.
Langkah ini dinilai sejalan dengan program Desa Naik Kelas yang mengedepankan penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Asep juga menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha yang terhubung dengan kebutuhan industri. Menurutnya, peluang ekonomi kreatif dan pemasaran digital perlu dimanfaatkan, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan lokal agar produk desa memiliki pasar yang lebih jelas.
Namun, peningkatan kapasitas pengelola tidak cukup hanya melalui pelatihan umum. Pendidikan dan pendampingan bisnis perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri serta kemampuan produksi agar hasilnya dapat diterapkan secara langsung.
Di sisi lain, pembenahan BUMDes harus dilakukan secara objektif. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kendala modal, kapasitas pengurus, akses pasar, dan regulasi, sehingga evaluasi tidak semata-mata membebankan persoalan kepada pengelola desa.
Melalui sinergi pemerintah daerah, DPMD, Forum BUMDes, dan pemerintah desa, Asep berharap BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya semakin profesional, mandiri, transparan, dan berdaya saing.
Sebab, keberhasilan BUMDes bukan diukur dari banyaknya lembaga yang terbentuk, melainkan dari kemampuan menghasilkan keuntungan, membuka peluang kerja, mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
(Rzl)
