KOTA CIMAHI, || Penyakit jantung mencatat lebih dari 29,7 juta kasus dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025, dengan pembiayaan mencapai sekitar Rp17,35 triliun. Besarnya beban tersebut mendorong BPJS Kesehatan mengubah pendekatan layanan, dari sekadar membiayai tindakan medis menjadi pelayanan yang berorientasi pada hasil kesehatan pasien.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan jantung dilakukan melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC). Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta JKN.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu (16/9/2026).
Beban pembiayaan tersebut menjadi bagian dari tantangan pembiayaan JKN secara keseluruhan. Pada 2025, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Pujo mengatakan tingginya kasus penyakit jantung perlu diantisipasi sejak tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui pengendalian faktor risiko.
“Pengendalian faktor risiko perlu dilakukan sejak dari hulu. Untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” ujarnya.
Melalui VBHC, FKTP didorong memperkuat upaya promotif dan preventif, seperti pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu pelayanan intervensi jantung, dari indikator proses menuju indikator outcome.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” tegas Pujo.
Di sisi pelayanan, RS Tingkat II Dustira mencatat 975 pasien cathlab sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Seluruh pasien tersebut merupakan peserta JKN.
Kepala RS Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, keamanan, mutu, dan kebutuhan pasien.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penguatan upaya promotif dan preventif penting untuk mengendalikan penyakit jantung. Ia juga mendorong penerapan Value-Based Health Care untuk meningkatkan efisiensi Program JKN.
“Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Kesehatan adalah modal utama untuk membangun bangsa,” ujarnya.
(Desy)
