SERGAP.CO.ID
KABUPATEN CIREBON || Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong generasi muda tidak hanya menjadi pemilih dalam setiap gelaran pemilu, tetapi ikut mengambil peran sebagai subjek sekaligus agen demokrasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (15/9/2026), bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional.
Sekda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala yang membacakan sambutan Bupati Cirebon Imron, mengatakan demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menyampaikan aspirasi secara santun, menghargai perbedaan, serta ikut menjaga kehidupan sosial dan politik yang sehat.
Menurutnya, tantangan demokrasi semakin kompleks di era digital. Masyarakat harus mampu menghadapi derasnya arus informasi, termasuk hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk manipulasi politik.
“Karena itu, kemampuan untuk memahami, menyaring informasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang demokratis,” kata Hendra.
Hendra memastikan Pemkab Cirebon mendukung upaya penguatan pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Melalui Sekolah Demokrasi, peserta diharapkan mampu menjadi agen yang menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masing-masing.
“Mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang cerdas, santun, inklusif, dan berintegritas, sehingga demokrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dorong Pemilih Rasional Tipe Vulkan
Sementara itu, Anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, menilai Sekolah Demokrasi Caruban Nagari menjadi ruang penting untuk membentuk pemilih yang lebih rasional.
Ia mengutip klasifikasi pemilih dalam teori Agens Demokrasi, yakni Hobbit, Hooligan, dan Vulkan. Pemilih Hobbit digambarkan sebagai pemilih yang apatis dan menentukan pilihan karena faktor nonpolitik. Sementara Hooligan, cenderung fanatik terhadap pilihan politik tertentu. Adapun pemilih Vulkan merupakan pemilih yang menggunakan pertimbangan rasional.
“Jadi, dari teori tadi, kita bertujuan Cirebon Nagari ini adalah mengajak rekan-rekan semua untuk masuk pada kategori Vulkan. Pemilih Vulkan,” kata Sapi’i.
Menurut Sapi’i, pemilih rasional tidak sekadar menentukan pilihan karena kedekatan atau fanatisme, melainkan mempertimbangkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon.
Namun, ia menekankan proses pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti pada kemampuan memilih secara rasional. Generasi muda juga perlu mengambil posisi sebagai subjek kepemiluan.
“Bekal ilmu itu, kalau sudah masuk kategori Vulkan, maka harus diimplementasikan pada kategori berikutnya, yaitu sebagai subjek kepemiluan,” ujarnya.
KPU Jawa Barat juga mendorong peserta untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. Generasi muda memiliki peluang untuk menjadi bagian dari penyelenggara, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga Pantarlih sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut berdasarkan pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan semester I, sekitar 59 persen pemilih di Jawa Barat berasal dari generasi Y dan Z.
“Artinya generasi adik-adik semua nanti yang akan terbesar menjadi pemilih ke depan,” kata Sapi’i.
Sapi’i juga meminta peserta memanfaatkan jejaring dan media sosial untuk membantu KPU menyebarluaskan pendidikan pemilih.
Cetak Agen Demokrasi di Tiap Wilayah
Senada disampaikan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati. Esya mengatakan, Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dirancang untuk mempertemukan berbagai generasi sekaligus membentuk ekosistem demokrasi di Kabupaten Cirebon.
“Generasi Z, generasi Alfa, bertemu menjadi satu, berakulturasi menjadi satu, sehingga membentuk sebuah ekosistem demokrasi di Kabupaten Cirebon,” kata Esya.
Ia menjelaskan, KPU Kabupaten Cirebon telah melakukan pemetaan wilayah untuk memastikan keterwakilan peserta dari kawasan timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Kegiatan kali ini melibatkan peserta dengan rentang usia hingga 30 tahun. Sementara peserta yang lebih muda, termasuk siswa SMP berusia sekitar 14 tahun, akan mendapatkan ruang pendidikan demokrasi melalui tahapan atau program berikutnya.
“Tujuannya sudah jelas. Kami ingin mencetak agen-agen demokrasi di setiap wilayah,” ujarnya.
Sekolah Demokrasi Caruban Nagari berlangsung secara hybrid, dengan hari pertama dilaksanakan secara daring dan hari kedua secara luring.
(Agus)
