BIMA-NTB || Pelaksanaan proyek Revitalisasi Sekolah (Revit) di SD Inpres Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, saat ini terpantau masih dalam tahap pembangunan dan belum mencapai final. Namun, kekhawatiran publik mengenai kualitas struktur atap kian memuncak menyusul pernyataan kontroversial dari pihak internal pengelola dana sekolah. Proyek yang didanai oleh anggaran negara ini kedapatan menggunakan material baja ringan kualitas rendah atau yang populer dijuluki warga sebagai “merek wakanda”.
Menanggapi hal tersebut, Bendahara Revit SD Inpres Sambori justru mengeluarkan alibi yang dinilai tidak masuk akal dalam administrasi proyek pemerintah. “Yang tertera di dokumen RAB itu memang merek wakanda, bukan Kencana,” klaim bendahara tersebut saat dikonfirmasi, mengisyaratkan bahwa material non-standar itu legal untuk dipasang. Klaim sepihak ini langsung dibantah oleh pengamat kebijakan publik dan praktisi konstruksi.
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) resmi Kementerian tidak mungkin menggunakan istilah lokal. Dokumen negara selalu mengunci spesifikasi pada jaminan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan ketebalan riil (seperti Kencana atau merek bersertifikat setara). Mengingat proyek di dataran tinggi Lambitu ini belum rampung, masyarakat dan komite sekolah mendesak Tim Konsultan Pengawas serta Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima untuk segera turun ke lapangan melakukan intervensi total.
“Mumpung pembangunan belum final, ini waktu yang tepat untuk melakukan opname fisik. Jika terbukti ada deviasi spek (penurunan kualitas), rangka baja ringan non-standar tersebut wajib dibongkar dan diganti sekarang juga sebelum atap telanjur ditutup,” ujar salah satu warga yang mengawal transparansi proyek ini.
Jika pembiaran ini terus berlanjut hingga tahap akhir (finalisasi proyek), hal tersebut tidak hanya akan menjadi temuan mutlak terkait kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan nyawa siswa dan guru SD Inpres Sambori akibat risiko atap ambruk diterjang angin kencang perbukitan Lambitu.
Salah satu material yang menjadi perhatian adalah baja ringan yang disebut menggunakan merek Wakanda. Namun, kesesuaiannya dengan RAB dan spesifikasi teknis masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta material yang terpasang.
Kepala Sekolah Dasar Inpres Sambori yang di Konfirmasi melalui What Shap (WA) Pada Rabu, (16/9/2026) oleh Media ini belum memberikan tanggapan.
Terkait hal tersebut, Ketua Panitia Rehabilitasi, M. Tohir, mengaku tidak dilibatkan langsung dalam proses belanja material.
“Saya tidak diajak belanja bahan material, hanya sekadar komunikasi bahwa belanja barang baja ringan sesuai kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, Korwil Dikpora Kecamatan Lambitu, Ahmad, S.Pd., mengaku tidak mengetahui sejak awal bahwa SDN Inpres Sambori mendapat program rehabilitasi. Ia juga mengaku tidak menerima undangan untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Seharusnya bukan laporan, tetapi setidak-tidaknya saya diberi tahu. Sebelumnya saya tidak pernah diberi tahu bahwa saya mendapatkan rehab,” ujarnya.
Menurut Ahmad, komunikasi antara pihak sekolah, panitia, dan unsur terkait diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur.
Untuk memastikan tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian material perlu dicocokkan dengan RAB, spesifikasi teknis, bukti pembelian, serta kondisi material di lapangan.
Hingga kini, sejumlah hal masih perlu diklarifikasi, terutama terkait mekanisme pengadaan material, keterlibatan panitia, kesesuaian baja ringan dengan spesifikasi, serta koordinasi antara pihak sekolah dan unsur terkait.
(Marwan)
