KAB. MAJALENGKA, || Program revitalisasi SMP Khoirul Barokah yang berlokasi di Desa Mekarmukya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, mendapat sorotan setelah ditemukan sejumlah pekerja yang disebut berasal dari luar daerah.
Berdasarkan informasi di lapangan, sebagian pekerja mengaku berasal dari Kabupaten Garut, sementara sebagian lainnya merupakan warga sekitar sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena program revitalisasi satuan pendidikan pada prinsipnya memiliki mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan yang perlu mengikuti ketentuan program.
Saat dikonfirmasi, pihak komite sekolah mengaku belum mengetahui secara rinci bahwa pelaksanaan revitalisasi harus menggunakan mekanisme swakelola. Komite juga menyebut program revitalisasi tersebut berkaitan dengan aspirasi partai politik.
Kepala SMP Khoirul Barokah, Akli, saat ditemui menjelaskan bahwa pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dilakukan oleh dirinya. Ia menyebut Akli, yang disebut berasal dari Garut, ditunjuk sebagai ketua panitia dan diberikan surat keputusan (SK).
“Saya yang menunjuk dan memberi SK sendiri kepada Pak Akli sebagai ketua panitia,” ujarnya.
Terkait informasi mengenai pengusung program melalui aspirasi partai, kepala sekolah mengatakan dirinya akan memberikan tanda terima kasih setelah pekerjaan selesai. Ia menyebut pemberian tersebut akan menggunakan uang pribadi.
Dalam pelaksanaan revitalisasi, pihak sekolah menyebut pekerjaan mencakup pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan total sembilan rombongan belajar. Dari jumlah tersebut, terdapat lima ruang kelas, satu paket toilet, serta ruang kantor. Jumlah siswa disebut mencapai sekitar 20 orang atau lebih.
Untuk tenaga konsultan, menurut pihak sekolah, berasal dari Bandung. Namun, di lokasi kegiatan disebut belum terlihat sejumlah kelengkapan seperti gambar atau skema pembangunan, papan informasi mengenai pembentukan organisasi P2SP, serta spanduk peringatan keselamatan kerja.
Kepala sekolah menilai sejumlah kelengkapan tersebut tidak terlalu diperlukan karena dirinya menganggap pembangunan tersebut menjadi tanggung jawab sekolah. Ia juga menyatakan anggaran sekitar Rp2,5 miliar dinilai mencukupi untuk pembangunan sejumlah fasilitas yang direncanakan.
Terkait keterlibatan pekerja dari luar daerah, kepala sekolah membenarkan bahwa sebagian tenaga kerja berasal dari luar. Menurutnya, pemilihan tenaga kerja tersebut didasarkan pada pertimbangan kecepatan dan kinerja. Sementara sebagian pekerja lainnya merupakan warga sekitar.
Sorotan terhadap proyek tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai petunjuk teknis, transparan, serta memenuhi ketentuan pengelolaan anggaran dan keselamatan kerja.
(Dian)
