KAB. PESSEL, || Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan terus membidik generasi muda sebagai kekuatan pengawasan partisipatif. Melalui Kelas Pemilu seri ketujuh, Bawaslu mengajak siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan memahami demokrasi, hak politik, sekaligus pentingnya melawan apatisme dan informasi menyesatkan di ruang digital.
Kegiatan yang digelar di Aula SMAN 1 Koto XI Tarusan, Kamis (13/8/2026), mendapat respons antusias dari para siswa. Peserta berasal dari perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan siswa yang memiliki ketertarikan terhadap isu kepemiluan.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, menegaskan pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pemahaman tentang datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos. Generasi muda perlu memahami hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus memiliki keberanian untuk ikut mengawasi proses demokrasi.
“Pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut mengawasi dan memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Niko.
Menurut Niko, Kelas Pemilu menjadi salah satu strategi Bawaslu membangun agen-agen muda pengawasan Pemilu. Kegiatan tersebut sebelumnya telah digelar di SMAN 3 Painan, MAN 2 Pesisir Selatan, SMAN 2 Painan, SMKN 1 Painan, STAI MA Bayang dan STAI Balai Selasa.
Bawaslu Pessel juga memperluas edukasi kepemiluan melalui berbagai kanal. Selain Kelas Pemilu, terdapat program Bawaslu Mangudara melalui Radio Langkisau FM dan podcast “Baraja Pemilu” melalui kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
Bawaslu juga berencana meluncurkan majalah digital Suara Pengawasan pada 17 Agustus 2026. Inovasi tersebut diarahkan menjadi sarana penyebaran informasi dan pendidikan pengawasan kepada masyarakat.
Dari pihak sekolah, Wakil Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan, Damril, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut sekolah memiliki 1.005 siswa, sementara peserta Kelas Pemilu merupakan perwakilan OSIS dan siswa yang memiliki minat terhadap kepemiluan.
Damril mengingatkan siswa agar tidak bersikap apatis terhadap politik. Menurutnya, memahami Pemilu dan menggunakan hak pilih merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
Namun, tantangan pendidikan pemilih muda kini tidak hanya berada di ruang kelas. Arus informasi digital yang cepat justru menempatkan generasi muda berhadapan dengan risiko hoaks, manipulasi informasi dan konten politik yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Reno Fernandes, yang menjadi narasumber, membahas demokrasi digital dan pendidikan pemilih pemula melalui platform TikTok. Materi tersebut merupakan bagian dari riset mengenai pengembangan pendidikan pemilih pemula secara virtual melalui media sosial.
Reno menyebut kolaborasi riset dengan Bawaslu tersebut menjadi pengalaman pertama dalam pelaksanaan program serupa di Indonesia. Ia berharap model pendidikan politik berbasis digital dapat terus dikembangkan.
Menurutnya, demokrasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, berkampanye hingga membentuk pilihan politik. Karena itu, pemilih muda tidak cukup hanya melek teknologi, tetapi juga harus memiliki literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi.
Antusiasme siswa menjadi modal awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti sebagai materi kegiatan, melainkan berkembang menjadi budaya kritis: berani bertanya, mampu memeriksa informasi dan tidak mudah terpengaruh konten politik yang menyesatkan.
Dengan demikian, Kelas Pemilu bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi investasi pendidikan demokrasi agar generasi muda tidak hanya menjadi pemilih, melainkan turut menjaga kualitas proses demokrasi.
(Wempi Hardi)
