WAKIL KETUA DPRD JABAR: ANGGARAN TURUN RP8,3 TRILIUN, TAPI PELAYANAN KE RAKYAT TIDAK BOLEH BERKURANG
Bandung, 20 Juli 2026 – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. MQ. H. Iswara. menegaskan komitmen DPRD bersama Gubernur Jawa Barat untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran APBD 2026.
Hal tersebut disampaikan Iswara saat melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bersama warga dari beberapa kecamatan di Kota Bandung, Senin 20 Juli 2026.
“Alhamdulillah pada sore ini saya melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bersama warga Kota Bandung. Tadi saya sampaikan bahwa kami tetap berkomitmen untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ujar Iswara.
Komitmen Jabar Istimewa: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
Menurut Iswara, “Jawa Barat Istimewa” yang digaungkan Gubernur memiliki arti nyata.
“Kami ingin pendidikan maju untuk semua, kesehatan melayani semua, dan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi dalam kondisi mantap dan baik. Itu komitmen kami, Pak Gubernur dan kami di DPRD,” jelasnya.
APBD Jabar 2026 Tertekan Rp8,3 Triliun
Iswara juga menyampaikan kabar penting terkait kondisi keuangan daerah. Ia menyebut APBD Jawa Barat mengalami penurunan signifikan akibat pemberlakuan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Yang harus saya informasikan, sekarang kita dalam kondisi keterbatasan anggaran. APBD Jawa Barat kemarin turun Rp5,9 triliun. Proporsi bagi hasil yang tadinya 70% untuk provinsi sekarang jadi 60%. Turun 10%,” ungkapnya.
Selain itu, transfer ke daerah juga turun sebesar Rp2,458 triliun.
“Jadi total dalam 2 tahun, 2025 dan 2026, Jawa Barat kehilangan sekitar Rp8,3 triliun,” tambahnya.
Perubahan ini terjadi karena perubahan proporsi pajak daerah. Yang semula 70% ke Provinsi dan 30% ke Kabupaten/Kota, kini berubah menjadi 60% ke Provinsi dan 40% ke Kabupaten/Kota.
Efisiensi dan Prioritas Program
Meski begitu, Iswara memastikan pelayanan dasar tidak akan dikorbankan.
“Insyaallah kami bertekad bersama Pak Gubernur dan DPRD, pelayanan masyarakat tidak boleh ada yang berkurang, khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Untuk menyikapi hal ini, Pemprov Jabar bersama DPRD sedang melakukan evaluasi dan efisiensi anggaran.
“Kita sedang memilah dan memilih mana yang tetap diprioritaskan, mana yang terpaksa kita drop. Beberapa program kegiatan yang tidak mendesak mungkin tidak akan kita laksanakan di 2026,” pungkasnya.
(Red) **
