KOTA BANDUNG, || Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat sinergi dalam pengembangan pemerintahan digital melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kedua daerah di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7/2026). Kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang sebelumnya telah disepakati kedua pemerintah daerah.
Kolaborasi itu difokuskan pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital, penataan jaringan utilitas telekomunikasi, serta pertukaran inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penataan jaringan utilitas, khususnya kabel fiber optik, menjadi salah satu program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari penataan wajah kota sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tertib dan aman.
“Saat ini salah satu pekerjaan yang cukup krusial adalah penataan jaringan kabel. Kita sedang berupaya menurunkan kabel utilitas agar kota menjadi lebih tertata. Ini membutuhkan koordinasi yang sangat kompleks,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, penataan jaringan utilitas tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, instansi teknis, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar proses penataan berjalan sesuai rencana.
Farhan berharap pengalaman Kota Bandung dalam menata jaringan utilitas dapat menjadi referensi bagi Kota Pekanbaru. Sebaliknya, Bandung juga membuka ruang untuk mempelajari berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Di sisi lain, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan ketertarikannya mempelajari sistem penataan jaringan fiber optik yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung. Menurutnya, isu tersebut kini juga menjadi perhatian pemerintah pusat karena berkaitan dengan keselamatan, estetika kota, dan pengelolaan infrastruktur perkotaan.
“Kami ingin belajar bagaimana sistem perizinannya, bagaimana pengawasannya, termasuk pengelolaan jaringan fiber optik yang dilakukan Kota Bandung,” kata Agung.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini juga sedang melakukan penertiban tiang dan kabel utilitas agar tidak mengganggu lingkungan, drainase, maupun kenyamanan masyarakat.
Selain belajar mengenai tata kelola jaringan telekomunikasi, Pekanbaru turut memperkenalkan sejumlah inovasi digital kepada Pemerintah Kota Bandung. Salah satunya adalah aplikasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diklaim mampu memangkas waktu penyelesaian perizinan dari hitungan bulan menjadi sekitar satu setengah jam.
Agung bahkan menawarkan agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk kolaborasi dan saling berbagi inovasi antardaerah.
Sementara itu, melalui Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani, Diskominfo Kota Bandung dan Diskominfo Kota Pekanbaru sepakat memperkuat pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih terintegrasi.
Meski demikian, implementasi kerja sama tersebut akan bergantung pada konsistensi kedua pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang telah disepakati. Keberhasilan kolaborasi juga akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing daerah dalam mengadopsi inovasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Pekanbaru berharap transformasi digital di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Dewi)
