KAB. BANYUWANGI, || Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau Banyuwangi menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya terkait pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Dukungan tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi yang dilakukan jajaran pengurus LSM Harimau Banyuwangi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Senin (22/6/2026).
Rombongan LSM Harimau Banyuwangi yang dipimpin Ketua Yusuf Kurniawan tiba di Kantor Kejari Banyuwangi sekitar pukul 09.00 WIB dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan menjadi ajang mempererat komunikasi antara organisasi masyarakat sipil dan institusi penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, LSM Harimau Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas langkah hukum yang dinilai tegas dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang mencuat di tubuh BGN. Organisasi tersebut juga menyatakan dukungan agar proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat.
Ketua LSM Harimau Banyuwangi, Yusuf Kurniawan, mengatakan pemberantasan korupsi merupakan agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia atas komitmennya dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kami berharap proses hukum berjalan secara tuntas, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Yusuf.
LSM Harimau Banyuwangi juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah hukum yang dianggap dapat membantu mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk mekanisme Justice Collaborator apabila memang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dibutuhkan dalam proses pembuktian perkara.
Menurut Yusuf, keterbukaan informasi dan pengungkapan fakta secara komprehensif menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
“Harapan masyarakat tentu sederhana, yakni agar setiap perkara korupsi diusut sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Selain menyampaikan pandangan terkait isu nasional, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Yusuf mengapresiasi sambutan yang diberikan Kajari Banyuwangi beserta jajaran dalam menerima kunjungan organisasi yang dipimpinnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari Banyuwangi dan seluruh jajaran yang telah menerima silaturahmi kami. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kerja sama yang positif antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan organisasi masyarakat memiliki fungsi kontrol sosial yang dapat berjalan berdampingan dengan institusi penegak hukum dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
Dari sisi penegakan hukum, sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Keterlibatan masyarakat melalui penyampaian aspirasi, pengawasan publik, maupun edukasi hukum dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum perlu tetap dibarengi dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan independensi aparat penegak hukum. Proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan harus berjalan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata tekanan opini publik.
Pandangan tersebut menjadi penting agar pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
Melalui pertemuan tersebut, LSM Harimau Banyuwangi berharap hubungan baik dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi dapat terus terjalin. Organisasi tersebut menyatakan siap mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan silaturahmi ini sekaligus menjadi gambaran bahwa partisipasi masyarakat dalam isu penegakan hukum masih memiliki ruang yang luas. Dengan komunikasi yang konstruktif antara penegak hukum dan elemen masyarakat sipil, diharapkan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi dapat semakin diperkuat, baik di tingkat daerah maupun nasional.
(Team)
