KAB. NAGAN RAYA, || Dinas Pendidikan Nagan Raya didesak turun tangan setelah proyek revitalisasi SMP Negeri 8 Darul Makmur Rp1,6 miliar dinilai rawan rusak. Pohon besar dibiarkan menyentuh atap bangunan dan pekerja tidak memakai APD saat direnovasi.
Kondisi itu terpantau saat pekerjaan revitalisasi berjalan. Warga khawatir pembiaran pohon tanpa pemangkasan akan merusak hasil pekerjaan. Daun yang gugur dan menumpuk di atap dapat memicu kelembaban, mempercepat keropos, hingga menimbulkan kebocoran.
Selain itu, keselamatan kerja di lokasi juga menjadi sorotan. Sejumlah pekerja terpantau tidak menggunakan alat pelindung diri [APD] saat berada di atas atap gedung. Padahal penggunaan helm dan sepatu safety merupakan standar wajib pada proyek konstruksi.
“Revitalisasi Rp1,6 miliar di SMPN 8 Darul Makmur ini terancam sia-sia kalau dari awal tidak dibersihkan dan K3 diabaikan. Nanti atapnya cepat rusak lagi,” ujar seorang warga yang enggan disebut nama, Sabtu [16/5/2026].
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dikerjakan P2SP SMPN 8 Darul Makmur selama 150 hari kalender, sejak 8 April hingga 4 September 2026. Hingga kini belum ada tanda-tanda pohon akan dipangkas atau ditebang.
Kepala Sekolah SMPN 8 Darul Makmur Samsul Rizal, S.Pd mengatakan pohon tersebut akan ditebang setelah pembongkaran atap seng selesai dan pemasangan atap baru dimulai. Menurutnya, penebangan ditunda agar pekerja tidak kepanasan saat bekerja. Terkait APD, ia mengaku pihak sekolah sudah menyediakan. “Tapi kalau pekerja tidak memakainya, bagaimana kami bisa memaksa,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerja, Sabtu [16/5/2026].
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya Zulkifli, S.Pd mengatakan pihaknya sudah meminta pohon segera dipotong. “Dalam waktu secepatnya akan ditindaklanjuti kepala sekolah. Terkait APD, saya juga sudah sampaikan melalui kepala sekolah supaya tukang menggunakan APD lengkap saat bekerja,” ujarnya dalam pesan singkat WhatsApp, Sabtu [16/5/2026].
Warga berharap dinas dan pihak sekolah segera bertindak. Anggaran miliaran rupiah dari APBN dinilai tidak seharusnya terbuang hanya karena hal teknis yang bisa diantisipasi sejak awal.
(Muhammad Adhar)
