KAB. TASIKMALAYA, || Proses rekrutmen Konsultan PLUT KUMKM Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan publik.
Tasik Public Forum secara resmi mengajukan permohonan audiensi sebagai upaya meminta klarifikasi atas sejumlah kejanggalan dalam proses tersebut.
Forum menilai, sejumlah tahapan rekrutmen diduga tidak berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketua Tasik Public Forum, M. Mukhlis, mengungkapkan bahwa terdapat berbagai catatan kritis yang perlu dijelaskan oleh pihak penyelenggara.
Salah satu yang disoroti adalah pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi hanya disampaikan melalui media sosial Instagram PLUT Tasikmalaya.
Menurutnya, mekanisme tersebut tidak disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, sehingga dinilai tidak memenuhi standar prosedur yang semestinya.
Peserta yang dinyatakan lolos kemudian diarahkan mengikuti tahapan wawancara pada 23 Desember 2025.
Namun hingga 16 April 2026, hasil akhir seleksi tersebut tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kepastian dan kejelasan proses rekrutmen yang berlangsung.
Selain itu, forum juga menyoroti tidak adanya dokumen resmi yang dapat diakses atau diverifikasi publik pada setiap tahapan seleksi.
Mulai dari kebutuhan rekrutmen, hasil administrasi, hingga proses wawancara disebut tidak memiliki keterbukaan informasi.
Forum juga mempertanyakan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait penundaan pengumuman hasil seleksi.
Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih program ini menggunakan anggaran negara.
“Atas dasar itu, kami menilai terdapat dugaan maladministrasi dalam proses rekrutmen ini. Bahkan muncul indikasi kuat bahwa program ini dijalankan secara tergesa-gesa demi mengejar target akhir tahun,” ujar M. Mukhlis kepada media ini.
Upaya audiensi yang dijadwalkan pada Kamis, 16 April 2026, tidak membuahkan hasil karena tidak ada satu pun pejabat terkait yang bersedia menemui perwakilan forum.
Tasik Public Forum menyatakan akan kembali melayangkan surat audiensi dan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah lanjutan guna mendorong keterbukaan informasi serta penegakan prinsip akuntabilitas publik.
