KOTA TASIKMALAYA, || Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar apel pagi gabungan yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Balekota Tasikmalaya dan diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah.
Apel ini menjadi momentum untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja sekaligus memberikan apresiasi kepada perangkat daerah berprestasi.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah atas pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2025.
Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, evaluasi juga menjadi langkah dalam memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Pada penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, sejumlah perangkat daerah mencatat capaian terbaik.
Di antaranya SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dan RSUD dr. Soekarjo.
Sementara itu, pada evaluasi pelayanan publik (PEKPPP), capaian terbaik diraih oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Untuk kategori evaluasi reformasi birokrasi, perangkat daerah dengan capaian terbaik meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika, BKPSDM, serta BPKAD.
Wali Kota menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas “Tasik Melayani”.
Program tersebut berorientasi pada pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja di seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, penghargaan yang diberikan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Melalui kegiatan ini, seluruh ASN diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas.
Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa peningkatan kinerja harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Rizal)
