TTS, || Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Hanura, David Imanuel Boimau, A.Md, menegaskan pentingnya keadilan bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sabtu (14/3/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat yang berlangsung di Kantor Lurah Nunumeu tersebut, David Boimau menanggapi berbagai aspirasi warga, termasuk kekhawatiran terkait isu kemungkinan dirumahkannya sejumlah tenaga PPPK. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja yang telah diangkat melalui mekanisme resmi negara.
“Tenaga PPPK saat ini harus tetap fokus bekerja sesuai kontrak yang sudah ditandatangani. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus rakyatnya tanpa harus mengorbankan mereka,” tegas David Boimau.
Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat itu dihadiri oleh Camat Kota Soe Joel A.A Sonbai, Lurah Nunumeu Yared Saekoko, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta unsur RT dan RW setempat.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik.
Mewakili masyarakat Kelurahan Nunumeu, Benyamin Saekoko menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama pembangunan jalan lingkungan serta pembenahan fasilitas Kantor Kelurahan Nunumeu yang dinilai sudah sangat tua.
“Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian masyarakat, terutama jalan lingkungan yang masih sangat dibutuhkan warga. Selain itu fasilitas kantor kelurahan juga perlu mendapat perhatian, termasuk pagar kantor untuk menjaga keamanan barang milik negara,” ujar Benyamin Saekoko.
Ia menjelaskan bahwa gedung Kantor Kelurahan Nunumeu dibangun sejak tahun 1974 dan hingga kini belum mengalami pembaruan yang memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada keamanan aset negara maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk dukungan fasilitas dalam pembinaan kebersihan bagi siswa sekolah dasar.
Camat Kota Soe, Joel A.A Sonbai, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi NTT yang telah memilih Kelurahan Nunumeu sebagai lokasi kegiatan reses.
Menurutnya, forum reses menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah kecamatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
“Kami dari Pemerintah Kecamatan Kota Soe mengucapkan terima kasih kepada bapak David Boimau yang telah melaksanakan reses di Kelurahan Nunumeu sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung,” kata Joel Sonbai.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di wilayah Kota Soe yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk melalui penyediaan kontainer sampah di beberapa titik agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
Sementara itu, Lurah Nunumeu, Yared Saekoko, mengatakan sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan perbaikan gedung Kantor Kelurahan Nunumeu.
Menurutnya, masyarakat juga berharap adanya dukungan bagi pengembangan UMKM, kelompok tani, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, David Boimau menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut reses sebagai momentum “pulang ke kampung untuk mulai membangun dari kampung”.
“Saya merasa bersyukur bisa hadir bersama masyarakat Nunumeu. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami saring dan koordinasikan dengan pemerintah di semua tingkatan sesuai kewenangannya,” jelas David.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan VIII yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, David juga menegaskan komitmennya untuk terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah guna memastikan aspirasi mereka dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.
(Desy)
