KOTA TASIKMALAYA || Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menghadiri pelantikan pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Tasikmalaya periode 2025–2030 yang digelar di Hotel Horison Tasikmalaya, Rabu (17/12/2025).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran FPK sebagai wadah pemersatu berbagai etnis yang hidup berdampingan di Kota Tasikmalaya dalam semangat kebangsaan, toleransi, dan persatuan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tasikmalaya menegaskan pentingnya menjaga solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan seluruh etnis yang ada di daerah tersebut sebagai modal utama dalam membangun kota ke depan.
“Semua etnis yang ada di Kota Tasikmalaya harus kita jaga bersama. Solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan ini sangat penting untuk masa depan Kota Tasikmalaya,” ujar Viman.
Ia menambahkan bahwa Kota Tasikmalaya sejak lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Keberagaman etnis justru menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, keberagaman yang terkelola dengan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat identitas daerah, serta mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Tasikmalaya yang religius dan harmonis.

“Nilai toleransi ini sejalan dengan visi Kota Tasikmalaya yang religius. Forum Pembaruan Kebangsaan menjadi salah satu wadah strategis untuk memperkuat kebersamaan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPK Kota Tasikmalaya terpilih periode 2025–2030, Syahrial Koto, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 15 etnis yang hidup berdampingan secara rukun di Kota Tasikmalaya dan tergabung dalam FPK.
Ia menjelaskan bahwa keberagaman tersebut selama ini terjaga tanpa gesekan karena terikat dalam wadah silaturahmi yang dibangun melalui Forum Pembaruan Kebangsaan.
“Hingga saat ini sudah ada 15 etnis yang tergabung di FPK. Kami berharap etnis lainnya juga dapat bergabung agar silaturahmi dan persaudaraan semakin kuat,” ujar Syahrial usai pelantikannya.
Syahrial merinci, etnis yang tergabung dalam FPK antara lain Minang, Batak, Jawa, Manado, Ambon, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nias, Palembang, Tionghoa, Arab, Sulawesi Selatan, dan Sunda.
Meski etnis Sunda merupakan mayoritas, Kota Tasikmalaya dinilai mampu menjaga ketentraman dan kerukunan antar-etnis melalui peran aktif FPK sebagai ruang dialog dan kebersamaan.
Ia menambahkan, salah satu syarat keanggotaan FPK adalah memiliki KTP Kota Tasikmalaya. Seluruh anggota merupakan warga yang telah menetap dan menjadi bagian dari masyarakat setempat.
“Dengan adanya wadah ini, antar-etnis bisa saling mengenal, bersilaturahmi, dan bersama-sama menjaga kondusivitas serta persatuan di Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
(Asep Kodrat)






