KOTA BANDUNG, || Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan komitmennya untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat penyelesaian berbagai persoalan utama masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, hingga pengangguran. Jumat, 10 Oktober 2025
Komitmen tersebut disampaikan oleh Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, dalam kunjungan kerjanya ke Balai Kota Bandung. Menurutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi kebijakan yang bisa diperjuangkan di tingkat nasional.
“Kunjungan ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk belanja masalah dan mencari solusi terbaik. Aspirasi masyarakat Kota Bandung akan saya bawa ke Senayan agar bisa mendapat perhatian di tingkat nasional,” ujar Aanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini DPD RI telah mengunjungi 26 kota dan kabupaten untuk menampung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. “Untuk Kota Bandung, kami akan kawal agar program-program prioritasnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Menurut Aanya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “DPD RI siap menjadi jembatan agar program prioritas Kota Bandung dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi Kota Bandung, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia menyoroti masih adanya wilayah yang belum memiliki sekolah negeri (blank spot), khususnya di Bandung Timur.
“Sistem zonasi dan domisili membuat beberapa anak kesulitan masuk sekolah negeri. Target kami, harapan lama sekolah bisa mencapai 15 tahun agar rata-rata warga Bandung minimal lulus SMA atau D3,” jelas Farhan. Pemerintah Kota Bandung menargetkan pada tahun 2030, rata-rata lama sekolah warga mencapai 12 tahun seiring meningkatnya partisipasi pendidikan.
Selain itu, sektor transportasi dan pekerjaan umum juga menjadi perhatian serius Pemkot Bandung. Farhan mengakui kemacetan masih menjadi persoalan utama di wilayah barat (arah Cimahi), timur (Cibiru), dan selatan kota. “Kita harus jujur mengakui, Bandung belum memiliki sistem transportasi umum yang terintegrasi. Saat ini masih berupa konsep dari konsultan dan butuh waktu untuk diwujudkan,” ungkapnya.
DPD RI berkomitmen untuk mengawal berbagai usulan pembangunan Kota Bandung, termasuk dalam penyediaan sarana pendidikan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan transportasi publik agar sejalan dengan visi Bandung sebagai kota yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
(Dewi)
