KAB. PURWAKARTA, || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menggelar Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan bagi penjamah makanan dari Forum Komunikasi Dapur SPPG. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan berlangsung di Bale Yudhistira, Setda Purwakarta, Senin (8/9/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, menegaskan pihaknya telah menyiapkan dua langkah strategis dalam mendukung program MBG, yakni penyediaan lahan untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis dan pembentukan tim percepatan.
“Pemkab Purwakarta telah menyiapkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan dapur makanan bergizi gratis,” kata Norman. Ia menambahkan, tim Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan survei lapangan dan pembangunan dapur ditargetkan dapat dimulai pada November 2025.
Sementara itu, Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Inf Ardha Cairopa Pahri Putra, S.I.P., M.PM, menyebutkan pelatihan ini bertujuan memastikan standar kebersihan dan higienitas dalam pengelolaan makanan. “Mulai dari kebersihan lingkungan, peralatan, hingga penjamah makanan harus sesuai standar,” tegasnya.
Selain pelatihan, Pemkab Purwakarta juga akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur SPPG secara acak. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Purwakarta terkait bidang pengawasan.
Ketua Pelaksana Pelatihan, Saefudin, menekankan pentingnya pelatihan hygiene sanitasi bagi penjamah makanan dapur SPPG. Menurutnya, ini menjadi syarat penting untuk menjaga kualitas makanan yang akan disajikan kepada siswa dan penerima manfaat lainnya.
“Pelatihan ini juga menjadi dasar pengajuan dokumen SLHS bagi mitra SPPG. Dokumen ini diperlukan untuk menjamin standar kebersihan serta akreditasi dapur SPPG pada tahun berikutnya,” jelas Saefudin.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program prioritas nasional sesuai Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program ini memiliki empat tujuan utama, yakni menurunkan angka stunting, meningkatkan angka kecukupan gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menyerap tenaga kerja lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(Dewi)
