KUPANG, || Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Maret 2025 tercatat sebanyak 1,09 juta orang atau setara 18,6 persen dari total populasi. Angka ini menurun 19.200 orang dibandingkan September 2024 yang lalu.
Data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTT. Kepala BPS NTT, Matamira B Kale, mengatakan penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Namun, meski jumlah penduduk miskin menurun, garis kemiskinan justru naik. Per Maret 2025, garis kemiskinan per kapita di NTT tercatat sebesar Rp549.607, meningkat 2,93 persen dibanding September 2024.
Sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin dihabiskan untuk makanan, yakni sebesar 75,75 persen, sementara sisanya 24,25 persen untuk kebutuhan non-makanan. Beras jadi komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan, disusul rokok kretek filter, telur ayam, kopi, dan ikan kembung.
Untuk non-makanan, pengeluaran terbesar berasal dari kebutuhan perumahan, pendidikan, bensin, listrik, dan perlengkapan mandi. Pola pengeluaran ini relatif berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
BPS mencatat rata-rata rumah tangga miskin di NTT memiliki 5 sampai 6 anggota keluarga. Dengan perhitungan ini, garis kemiskinan rumah tangga miskin mencapai Rp3.072.303, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibanding perkotaan. Tingkat kemiskinan di desa mencapai 22,66 persen, sementara di kota hanya 7,68 persen. Jumlah warga miskin di kota turun dari 126,91 ribu menjadi 121,85 ribu orang. Di desa, turun dari 981,02 ribu menjadi 966,93 ribu orang.
BPS juga mencatat Gini Ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran di NTT per Maret 2025 sebesar 0,315, turun tipis dari September 2024 (0,3155) dan Maret 2024 (0,3162). Angka ini masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah berada pada angka 20,97 persen. Di kota angkanya mencapai 22,92 persen, sedangkan di desa 22,24 persen. Keduanya menunjukkan ketimpangan yang masih terkendali.
Meski ada perbaikan angka kemiskinan dan ketimpangan, NTT tetap berada di peringkat keenam sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
(Dessy)
