KOTA TASIKMALAYA, || Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan lapangan ke RSUD dr. Soekardjo pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 13.05 WIB ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sehari sebelumnya guna merespons sejumlah persoalan internal yang terjadi di rumah sakit milik Pemkot tersebut, termasuk wacana pengalihan status kepemilikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Drs. H. Undang Safrudin, M.Pd, dan diikuti sekitar 15 peserta, terdiri dari unsur pimpinan dan anggota Komisi IV dari berbagai fraksi, Kadinkes dr. Uus Supangat, M.K.M, serta jajaran direksi dan pejabat RSUD dr. Soekardjo.
Dalam sambutannya, Direktur RSUD dr. Soekardjo, dr. Budi Tirmadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pemetaan langsung atas kondisi faktual layanan rumah sakit. Hal ini diamini oleh Wakil Ketua Komisi IV, H. Yadi Mulyadi, SH, yang menekankan pentingnya menyelesaikan satu per satu permasalahan di RSUD secara komprehensif dan terencana.
“Salah satu isu penting adalah bahwa Pemprov Jabar belum ada rencana untuk mengambil alih RSUD. Maka dari itu, Komisi IV dan Dinkes akan terus mendorong dukungan anggaran untuk perbaikan rumah sakit,” ujar Yadi.
Berbagai masukan kritis disampaikan oleh anggota dewan, termasuk H. Tedi Gunandi (Fraksi PPP), yang menyebut kondisi RSUD sangat memprihatinkan. Ia menyoroti kebutuhan anggaran mencapai Rp350 miliar untuk perbaikan sarana, alat kesehatan, dan peningkatan layanan. Namun ia juga menegaskan pentingnya manajemen yang profesional agar dana besar tersebut tidak sia-sia.
“Jangan sampai KSO (Kerja Sama Operasional) yang dijalankan saat ini justru dimonopoli pihak tertentu. Banyak alat bagus yang tidak digunakan karena persoalan teknis dan perizinan,” kritiknya.
Anggota lain, Habib Qosim Nurwahab, mengakui sempat terpengaruh isu negatif soal RSUD. Namun, setelah kunjungan langsung, ia menyimpulkan bahwa RSUD masih memiliki SDM yang mampu bersaing dan manajemen yang harus lebih berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang ‘bermain’ di sekitar rumah sakit.
Pentingnya sinergi lintas sektor juga ditegaskan oleh Dian Kuswardianto (Fraksi Gabungan/PBB) yang mendorong hasil kunjungan ini segera ditindaklanjuti melalui pertemuan resmi dengan Wali Kota Tasikmalaya. Tujuannya, merumuskan langkah konkret baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Menanggapi hal ini, Kadinkes dr. Uus Supangat menyampaikan rincian kebutuhan pembiayaan, antara lain Rp71 miliar untuk sarana-prasarana, Rp170 miliar untuk alat kesehatan, dan Rp26 miliar untuk poli rawat jalan. Namun ia mengingatkan bahwa optimalisasi anggaran lebih penting ketimbang hanya mengajukan angka besar.
“Kita sudah koordinasi dengan UNPAD untuk pelatihan tenaga medis. Biaya pelatihan pun tidak besar, cukup Rp200 juta. Jangan sekadar bermain angka, mari realistis dan fokus pada optimalisasi aset dan SDM yang sudah ada,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa permasalahan RSUD dr. Soekardjo bukan hanya pada keterbatasan dana, namun juga perlu ditopang oleh tata kelola yang baik dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan akan segera menyusun notulensi kunjungan dan menyerahkannya kepada Wali Kota Tasikmalaya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ke depan.
Masyarakat pun diharapkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, tanpa harus terpengaruh oleh wacana alih kelola ataupun tarik ulur kebijakan anggaran. Sebab, pelayanan publik yang bermutu adalah hak warga, dan tanggung jawab semua elemen pemerintahan.n tersebut.
(Red)
