KAB. BANDUNG, || Kabupaten Bandung telah menyelesaikan legalitas 270 Koperasi Desa dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayahnya. Proses ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau gerai unit usaha KDMP di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Senin (21/7/2025). Kegiatan tersebut berlangsung seusai peluncuran kelembagaan 80.000 KDMP secara nasional oleh Presiden RI melalui Zoom Meeting.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung sudah selesai 100 persen legalitas KDMP-nya di 270 desa dan 10 kelurahan,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.
Menurutnya, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh KDMP. Bimtek ini akan digelar per daerah pemilihan (dapil) dan diikuti oleh kepala desa, ketua BPD, ketua koperasi, serta ketua BUMDes.
Bimtek akan mencakup pembuatan rencana bisnis dan anggaran tahunan, strategi pembiayaan, serta langkah-langkah penambahan anggota koperasi. Pendekatannya kolaboratif, melibatkan RT/RW, pelaku usaha lokal, dan UMKM.
“Nanti kita guide semua, hingga operasionalnya bisa optimal,” ucapnya.
Kang DS optimistis seluruh proses berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari pemerintahan desa. Ia juga mendorong agar pengurus KDMP tetap profesional, meskipun berasal dari kalangan keluarga, tim sukses, atau kerabat.
“Silakan saja kalau itu saudara atau tim sukses, tapi harus profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran KDMP akan menjadi tambahan energi bagi pembangunan desa dan kelurahan. “Ada dua keuntungan: dana desa dari pusat, dan dana tambahan dari hasil usaha KDMP,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu KDMP di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada hari yang sama. Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan badan hukum KDMP kepada lima perwakilan ketua KDMP di Jawa Tengah.
Sebagai informasi, program KDMP merupakan inisiatif besar Presiden RI dalam upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
(Dewy)
