KOTA BANDUNG || Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Gedebage pada Senin, 26 April 2025. Hasilnya, mereka menemukan tumpukan sampah yang telah menggunung hingga mencapai 1.120 meter kubik, dengan tambahan sekitar 20 ton per hari.
“Alhamdulillah sudah ada solusi. Sampah akan langsung diangkut menggunakan jatah ritase Pemkot Bandung, dengan dukungan peralatan dan personel dari Pemprov Jabar,” ujar Farhan saat konferensi pers di Balai Kota Bandung, Senin, 28 April 2025.
Langkah awal yang diambil pemerintah, kata Farhan, adalah penegakan hukum, disusul dengan riset ulang manajemen sampah di Pasar Gedebage.
“Saya dan Pak Dedi sepakat, penegakan hukum adalah prioritas utama. Setelah itu, kita akan evaluasi dan kelola ulang seluruh sistem pengelolaan sampah di sana,” tegasnya.
Pengangkutan dan pengelolaan teknis akan ditangani oleh PD Pasar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, serta Dinas Sumber Daya Air dan DLH Provinsi Jabar. Penegakan hukum akan didukung oleh Polrestabes Bandung berdasarkan laporan dari PD Pasar.
Farhan juga menyingkap dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini terjadi.
“Pak Gubernur sudah dapat informasi yang cukup jelas. Diduga ada pungutan iuran sampah setiap hari, namun sampahnya tidak pernah dikelola,” katanya.
Berdasarkan data sementara, kerugian akibat kelalaian pengelolaan sampah sejak Desember 2024 hingga April 2025 diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kondisi fasilitas di lapangan juga sangat memprihatinkan—mesin pencacah rusak, biodigester mati, air macet, dan tidak ada sistem pengangkutan rutin.
“Baru hari ini sampah itu mulai diangkut,” keluh Farhan.
Sampah-sampah membusuk tersebut akan dibawa ke TPA Sarimukti. Namun, Farhan memperingatkan potensi bahaya saat pengangkutan.
“Hati-hati saat mengangkut, bisa jadi di bawahnya sudah ada rendaman gas metana, bisa meledak,” ujarnya.
Untuk menuntaskan pengangkutan, diperlukan waktu sekitar dua hingga tiga hari dengan target 40 ritase per hari.
“Wayahna urang Bandung hampura. Kita semua harus berkorban dulu selama tiga hari untuk penanganan ini,” ujarnya.
Farhan juga merinci potensi pungli yang terjadi: dengan iuran Rp5.000 per lapak dan sekitar 700 lapak, bisa terkumpul sekitar Rp3,5 juta per hari, atau sekitar Rp105 juta per bulan.
Ia menegaskan, jika pengelolaan tak membaik, Pemkot Bandung siap mengambil alih penuh pengelolaan Pasar Gedebage.
“Kalau sudah ada izin dari gubernur dan kesepakatan dengan wali kota, kami akan ambil alih,” ujarnya.
Farhan turut mengingatkan seluruh lurah dan camat di Kota Bandung agar tidak membiarkan munculnya titik kumpul sampah baru di wilayahnya. Jika ditemukan, pejabat setempat akan langsung dikenai sanksi.
“Selama seminggu ke depan, tidak boleh ada lagi kumpulan sampah liar. Siapa yang membiarkan, akan kami beri sanksi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Farhan menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam pungli harus bertanggung jawab.
“Siapapun yang melakukan pungutan, harus bertanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab,” pungkasnya.
(Dewi )
