LUMAJANG, || 29 Januari 2025 – Skandal mafia aset PT KAI Daop 9 semakin terkuak! Muhammad Zeki Abdur Rohman resmi melaporkan Basuni CS ke Satreskrim Polres Lumajang atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Ia mengalami kerugian sebesar Rp130 juta akibat transaksi aset bermasalah.
Modus operandi para mafia ini adalah mengurus ulang izin aset PT KAI yang bermasalah, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Slamet, yang diduga bagian dari pengelolaan aset PT KAI, turut membantu pengurusan dokumen secara tidak sah. Bahkan, ada dugaan oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menerima gratifikasi dalam kasus ini.
Kasus ini melanggar beberapa pasal hukum, termasuk:
✅ Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Dokumen) – Hukuman hingga 6 tahun penjara
✅ Pasal 372 KUHP (Penggelapan) – Hukuman hingga 4 tahun penjara
✅ Pasal 378 KUHP (Penipuan) – Hukuman hingga 4 tahun penjara
✅ Pasal 12 B UU Tipikor (Gratifikasi) – Hukuman 4-20 tahun penjara & denda Rp1 miliar
Tindak Lanjut dari Kuasa Hukum WANI Law Office:
- Mendorong penyelidikan mendalam oleh Polres Lumajang dan Kejaksaan terkait peran pihak lain, termasuk pegawai DLH.
- Membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kasus serupa dalam transaksi aset PT KAI.
- Mengawal proses hukum agar semua pelaku, termasuk penerima gratifikasi, diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Meminta PT KAI bertindak tegas terhadap oknum internal yang terlibat dalam skandal ini.
- Segera melaporkan kasus ini ke PT KAI Pusat, KPK, Kementerian BUMN, dan Ombudsman RI agar ditindaklanjuti dan tidak terulang di wilayah lain.
“Kami pastikan kasus ini diusut tuntas, agar tidak ada lagi korban mafia aset PT KAI,” tegas Muhammad Akbar Umbu Nay, S.H., kuasa hukum Zeki.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat dan PT KAI dalam membersihkan praktik mafia aset ini.
(Ss)
