KUPANG, || Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Agustinus Junianto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikannya dalam diskusi terbaru tentang peran BPJN dalam memelihara jalan nasional.
Menurut Agustinus, pembagian kewenangan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan penanganan infrastruktur.
“Kami bertanggung jawab atas jalan nasional, sementara jalan provinsi dan kabupaten menjadi ranah pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya.
Kondisi geografis NTT yang menantang serta ancaman bencana alam menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas tersebut.
BPJN NTT saat ini mengelola jalan nasional sepanjang 2.153 kilometer, termasuk 664 unit jembatan, dengan anggaran sebesar Rp 775 miliar untuk tahun 2025. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan preservasi, seperti pemeliharaan rutin dan upaya preventif, guna menjaga infrastruktur tetap berfungsi optimal.
Salah satu fokus utama adalah penanganan jembatan lama yang kondisinya tidak lagi layak. Agustinus menjelaskan, meski BPJN bertanggung jawab atas jembatan di jalan nasional, jembatan di jalan provinsi atau kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini kerap memerlukan koordinasi erat untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur secara efektif.
Contoh konkret penanganan darurat adalah Jembatan Lili, yang rusak akibat curah hujan tinggi dan peningkatan debit air sungai. Dalam waktu singkat, BPJN NTT memasang trucuk sementara untuk memastikan akses tetap terbuka. Namun, solusi permanen memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan usulan pembangunan melalui jalur kebijakan.
Agustinus juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mengajukan proyek prioritas.
“Pemerintah daerah harus memanfaatkan jalur kebijakan seperti Inpres Jalan Raya agar perbaikan infrastruktur berjalan cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Tidak hanya itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing.
BPJN NTT berharap, dengan sinergi yang lebih kuat, pengelolaan infrastruktur dapat lebih terintegrasi dan responsif terhadap bencana alam.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi,” tambah Agustinus.
Melalui koordinasi yang solid, BPJN NTT optimistis tantangan infrastruktur di wilayah NTT dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, jalan mulus dan jembatan kokoh bukan lagi sekadar harapan, melainkan menjadi kenyataan bagi masyarakat NTT.
(Dessy)
